Menanggapi hal ini, Dani Setiawan dari Rhizoma menilai, calon gubernur terkesan justru menyalahkan masyarakat seperti pembabatan hutan dan penambangan ilegal.
"Tetapi tidak ada protes jelas seperti terhadap proyek strategis nasional yang mendapat izin dan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca Juga: Rasakan Deflasi, Indonesia Masih Rasakan Efek Krisis Ekonomi 1998?
Pada kesempatan yang sama, Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Perubahan Iklim dari Universitas Parahyangan Stanislaus Apresian menilai jawaban dari para calon relatif masih umum, masih sekadar melakukan identifikasi dan berbagai inisiatif yang sudah ada. Mereka tidak membahas tentang nature-based solution untuk mencegah banjir dengan memanfaatkan alam, hanya membahas infrastruktur.
"Tentang transisi energi pun tidak ada yang berani bilang untuk melakukan penutupan PLTU batubara, tidak ada yang berani bahas, when, tidak ada,” katanya.
Festival Pilkada Bandung merupakan proyek kolaborasi antara Pilah Pilih, Bijak Pilkada, Demokrasi Kita, Bangun Bandung, Enter Nusantara, Muda Empati, Climate Ranger, Rhizoma Indonesia, Plabs.id, dan Bandung Milik Kita.
Berdasarkan laporan ‘Muliakan Bumi Parahyangan’ yang dikeluarkan dari kolaborator Kampanye PilahbPilih, masalah lingkungan utama yang menjadi perhatian warga Jawa Barat antara lain adalah ketergantungan terhadap energi fosil, persampahan, tata guna lahan, dan korupsi iklim.
Jawa Barat tercatat memiliki ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, dengan prediksi emisi gas rumah kaca mencapai 135 juta ton eCO2 tanpa aksi mitigasi di tahun 2030, sementara penggunaan energi terbarukan baru mencapai 2% dari total potensinya.
Laporan ini juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemimpin Jawa Barat terpilih, antara lain mengurangi penggunaan energi fosil dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Baca Juga: Hadapi Krisis Iklim, Hutan Wakaf Jadi Model Pengelolaan Hutan yang Inovatif
Selain itu perlu adanya dukungan desentralisasi energi terbarukan berbasis komunitas, dan dorongan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta kebijakan yang lebih kuat dalam pencegahan bencana dan pengelolaan lingkungan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement