Dasco Ungkap Masalah yang Ditemukan DPR Terkait Kebijakan Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan masalah yang ditemukan pihaknya terkait kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah skema penyaluran LPG 3 Kg pada 1 Februari 2025.

Berdasarkan pengamatan DPR, Dasco mengatakan penerapan aturan pelarangan penyaluran LPG atau elpiji 3 kg di pengecer diterapkan Kementerian ESDM secara mendadak sehingga tidak tersosialisasikan dengan baik, karenanya menimbulkan antrean panjang di pangkalan resmi.

Baca Juga: Dasco Tanggapi Warga yang Meninggal Usai Antre LPG 3 Kg hingga Syarat KTP untuk Pembelian Gas

"Kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mendadak tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung, kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2).

Kemudian terkait apakah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan pembatasan distribusi elpiji 3 kg, Dasco mengaku belum mengetahuinya.

"Saya belum tau itu, apakah kemudian hal seperti itu mesti dikoordinasikan kepada pak presiden ya, tapi kebijakan-kebijakan di kementerian bisa berjalan sendiri-sendiri," ucapnya.

Namun menurutnya, jika kebijakan pembatasan distribusi elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat karena memicu kelangkaan, maka Presiden harus turun tangan.

"Tapi kemudian apabila menimbulkan dampak seperti ini ya presiden wajib turun tangan," tandasnya.