Blak-blakan Punya Kepentingan dalam Program Hilirisasi, PBNU Bakal Keluarkan Fikih Sawit

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan dukungannya terhadap program hilirisasi sawit dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting guna memperkuat industri sawit nasional.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU), Tri Candra Aprianto, mengungkapkan bahwa mayoritas petani sawit mandiri berasal dari warga Nahdliyin.

"Tentu kami sangat berkepentingan dalam program hilirisasi ini, karena sebagian besar petani sawit mandiri adalah warga Nahdliyin. Oleh karena itu, LPPNU sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri sawit," ujar Tri Candra, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia", Rabu (5/2/2025). 

Baca Juga: PBNU Resmi Bentuk BUMN, Siap Kelola Tambang Ormas di Kaltim

Selain mendorong hilirisasi, LPPNU juga menyoroti tantangan global terhadap industri sawit nasional, terutama kampanye hitam dari sejumlah pihak, salah satunya Uni Eropa. Tri Candra membandingkan situasi tersebut dengan industri tembakau di masa lalu yang juga menghadapi resistensi global.

"Kita akan merumuskan dalam forum ini soal fiqih sawit, sebagaimana NU pernah menetapkan fiqih tembakau untuk membela petani tembakau. Hal ini penting mengingat sawit menghadapi isu lingkungan dan sosial yang sering diserang oleh pihak luar," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Ngotot Jalankan B50, GAPKI Beri Peringatan Keras!

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengungkapkan adanya penurunan ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia pada tahun 2024 yang mencapai 21,6 juta ton, turun 17,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, nilai ekspor juga anjlok 11,78% dari US$22,7 miliar menjadi US$20,01 miliar.

Eddy menegaskan bahwa penurunan ekspor bukan hanya akibat hilirisasi biodiesel, tetapi juga stagnasi produksi sawit.

"Produksi sawit Indonesia turun, bukan hanya karena hilirisasi biodiesel, tapi juga karena kurangnya peremajaan sawit rakyat. Jika produksi stagnan, maka ekspor pasti terdampak," ujarnya.

Dalam forum tersebut, PBNU dan GAPKI sepakat bahwa industri sawit akan berkembang pesat apabila didukung oleh regulasi yang jelas serta kepastian lahan bagi petani.