Mentan Amran Gandeng Polri! Pastikan Gabah Petani Diserap dengan Harga Wajar

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan peran strategis dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengawal penyerapan gabah petani. Hal tersebut guna memastikan kebijakan swasembada pangan agar tetap berjalan efektif.

Dalam diskusi bersama dengan Polri di Jakarta, Amran mengapresiasi beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Kabareskrim dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabareskrim yang telah mengawal swasembada ini agar bisa terwujud sesegera mungkin," ujar Amran dalam pertemuan tersebut, Senin (10/2/2025).

Selain itu, Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Widada mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen dalam memastikan serapan gabah sesuai dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Baca Juga: Kena Pangkas Anggaran, Kementan Tetap Gaspol Kejar Swasembada!

Dirinya juga menegaskan bahwa Polri siap menindak penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku serta merugikan petani.

"Polri sudah melakukan pemantauan dan menemukan beberapa kendala dalam distribusi beras. Kami akan mengambil langkah tegas untuk memastikan serapan gabah berjalan sesuai aturan, termasuk tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang merugikan petani," kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pengawasan Polri yakni adalah memastikan penggilingan padi skala besar untuk menyerap minimal 20% gabah petani sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi hingga kini target tersebut masih belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar semua pihak menjalankan aturan dengan baik.

"Kami akan memastikan para pemilik penggilingan besar berkomitmen dalam menyerap gabah petani dengan harga yang sesuai HPP. Ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Presiden terkait swasembada pangan," imbuh Wahyu.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Teriakan Petani, Mentan Amran Ungkap yang Dilakukan Prabowo

Tugas lain Polri dalam mengawal swasembada pangan adalah dengan memperhatikan keseimbangan harga di tingkat konsumen. Kebijakan tersebut, kata Wahyu, harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan harga yang dapat merugikan salah satu pihak nantinya.

"Ada dua sisi yang harus dijaga. Jika harga terlalu rendah, petani akan kesulitan. Namun, jika terlalu tinggi, konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, keseimbangan harga menjadi perhatian utama kami," jelasnya.

Lebih lanjut, Polri mencermati rantai distribusi beras yang masih terlalu panjang akibat dominasi perantara dan penggilingan padi berskala besar. Kondisi ini dinilai menyebabkan ketidakstabilan harga dan menyulitkan petani dalam menjual hasil panennya dengan harga yang layak.

"Kami terus melakukan pemantauan melalui Satgas Pangan untuk memastikan distribusi beras berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi petani serta menjaga stabilitas pangan nasional," ungkap Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa Polri memiliki perhatian khusus terhadap isu ketahanan pangan dan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.

"Ke depan, kami berharap Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan yang lebih kuat. Pada prinsipnya, Polri siap mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mencapai hal tersebut," pungkasnya.