
Pemerintah terus menggenjot realisasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membahas skema pendanaan untuk program tersebut, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (19/2/2025).
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia guna mempercepat realisasi pembangunan perumahan.
"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Tim teknis yang dipimpin oleh Wamen Suahasil langsung bekerja malam ini, dan besok kami akan bertemu lagi untuk membahas detailnya," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara kepada awak media.
Baca Juga: Pemerintah Genjot 3 Juta Rumah, Bank BUMN Siap Kucurkan Dana!
Ara, menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas rencana Bank Indonesia untuk memberikan relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) guna mendukung pendanaan program perumahan tersebut.
"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Tim teknis yang dipimpin oleh Wamen Suhasil langsung bekerja malam ini, dan besok kami akan bertemu lagi untuk membahas detailnya," ungkap Ara.
Dalam kesempatan tersebut, Ara juga mengapresiasi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo yang gerak cepat memberikan dukungan terhadap program tersebut. bahkan, menurut dia, kebijakan yang akan diterapkan ke depannya tidak hanya menyasar sektor perumahan, melainkan juga sektor lainnya yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Erck Thohir Apresiasi Rencana Kerja Sama Swasta-BUMN dalam Program 3 Juta Rumah
Lebih lanjut, Kementerian BUMN pun akan menggerakkan bank-bank Himbara untuk turut serta dalam mendukung pembiayaan program ini. Langkah tersebut selaras dengan target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ingin semuanya bergerak cepat. Ini adalah terobosan dan contoh kerja sama yang baik antara pemerintah, otoritas fiskal, dan Bank Indonesia," imbuh Ara.
Rapat lanjutan dijadwalkan akan digelar pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.00 WIB guna membahas lebih rinci mekanisme serta prosedur program ini sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
Advertisement