Menteri Nusron dan DPR Diminta Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah

Pengamat Politik Citra Institute Efriza mengaku bingung dengan berbagai peristiwa sengketa kepemilikan tanah yang muncul akhir-akhir ini.

Mulai dari laut yang disertifikatkan atas nama pribadi dan perusahaan, kemudian pengadilan ternyata salah gusur rumah warga di Bekasi dan kasus dugaan penyerobotan tanah dan kebun oleh oleh PT LPI di OKU, Sumsel yang terjadi sebelumnya.

Untuk itu ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Nusron Wahid perlu memeriksa kembali kasus-kasus sengketa tanah yang ada di daerah.

"Tidak hanya yang viral saat ini, tetapi juga dari sebelum menjabat, besar kemungkinan banyak yang bermasalah, seperti dugaan penyerobotan tanah yang mencuat kembali tadi," ujar Efriza, Jumat (21/2). 

Dari beberapa pengalaman, kasus sengketa atau penyerobotan tanah menurut Efriza tidak dilakukan oleh entitas tunggal. Dampaknya terjadi anggapan dari masyarakat kalau ada kongkalikong mafia tanah yang duduk di posisi pengambilan keputusan, memungkinkan seperti pemimpin daerah maupun aparat penegak hukum.

Untuk kasus yang terjadi di OKU Sumsel ini, Efriza mencermati warga mulai menunjukan kurang mempercayai lagi lembaga yang berwenang seperti BPN, Bupati yang saat itu menjabat dan APH, dan ini perlu atensi dari DPR.

"Sebagai perwakilan rakyat, DPR mesti turun tangan untuk memanggil mereka yang terlibat dalam kasus sengketa atau penyerobotan tanah seperti di OKU, Sumsel tadi. Komisi II DPR yang merupakan mitra dari Kementerian ATR/BPN dan Komisi III DPR yang merupakan mitra kepolisian dan kejaksaan segera mengambil tindakan untuk kasus ini,” tegas Efriza.

Ia menilai peran DPR untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah dinilai oleh Efriza adalah penting dan mendesak. Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran berpihak pada rakyat dan berkomitmen memberantas mafia tanah.

"Dukungan ini sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkas Efriza.