Ini Upaya Pemerintah Jaga Inflasi Volatile Food pada Ramadhan dan Idulfitri 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menekankan pentingnya menjaga inflasi volatile food, terkhusus pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa, di Yogyakarta, Jumat (21/2/2025), Ferry mengungkapkan sejumlah upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri 2025.

Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Implementasi Proyek Asia Zero Emission Community

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk menjaga inflasi volatile food pada rentang target yang disepakati terutama pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk menjaga daya beli masyarakat pada HBKN Ramadan dan Idulfitri 2025, Pemerintah akan melakukan sejumlah kebijakan di antaranya pemberian diskon tarif tol, pemberian diskon harga tiket pesawat, serta pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta”, ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (24/1).

Seperti diketahui, tingkat inflasi di Indonesia utamanya dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. 

Namun demikian, pengendalian inflasi pangan mempunyai sejumlah tantangan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, rendahnya akses pembiayaan petani dan belum terintegrasinya data pangan. Peningkatan peran BUMD/BUMDes juga diperlukan dalam rangka mendukung program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa tersebut merupakan salah satu upaya mengantisipasi berbagai tantangan tersebut dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam proses pengendalian inflasi. 

Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0%-5,0%.

Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, yaitu di antaranya memperkuat implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), memperluas intensifikasi pertanian, meningkatkan partisipasi generasi muda (petani milenial), meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR, meningkatkan kapasitas BUMD/BUMDes, mendorong implementasi program Pangan and Go (PANG-GO), dan mendorong integrasi data pangan seluruh provinsi se-Jawa.