Bappenas Sebut Infrastruktur Jadi Faktor Kunci Keberhasilan Program MBG

Pemerintah gencar mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan sinergi antar lembaga. Hal tersebut diungkap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang menilai jika model kerja sama tersebut menjadi solusi yang efektif dalam memperluas cakupan penerima manfaat program.

"Model sinergi adalah yang terbaik untuk percepatan program makan bergizi. Ini bisa menjadi contoh dalam pengembangan model lain untuk mempercepat layanan publik," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam acara di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Sebagai langkah konkret, Kementerian PU menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan sejumlah BUMN Karya. Tujuannya adalah mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk program MBG.

Baca Juga: Kerap Rugikan Masyarakat, Wamendagri Minta Pemda Bersikap Tegas

Dapur SPPG tersebut nanti akan berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pembangunan tahap awal akan dilakukan di tiga lokasi, yakni TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat dna TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

Nantinya setiap dapur bakal dibangun secara permanen di lahan milik negara dengan seluas 900 meter kubik yang mencakup fasilitas ruang serbaguna, bangunan dapur, tempat parkir, sumur bor, sanitasi, akses masuk, jaringan air bersih, peralatan dapur, dan serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pendanaan proyek ini juga menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Adapun pembangunan satu unit dapur SPPG tersebut menurut perhitungan mencapai Rp4,5 miliar.

Lebih lanjut, Rachmat menyebut jika nantinya seluruh perizinan rampung, maka pembangunan dapur akan segera dimulai. Kementerian PU menargetkan konstruksi dapat selesai dalam waktu empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera beroperasi tahun ini.

Rachmat menegaskan jika percepatan pembangunan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG hingga 82,9 juta orang.

"Untuk mencapai target ini, kita perlu kecepatan luar biasa. Dan kecepatan hanya bisa terjadi dengan sinergi antara kementerian, lembaga, serta sektor swasta," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rachmat menyebut bahwa dapur SPPG yang dikembangkan oleh Kementerian PU adalah model paling lengkap hingga saat ini. Selain aspek konstruksi, model ini juga mempertimbangkan pengelolaan limbah hingga akses distribusi.

"Kalau ini bisa menjadi model nasional, percepatan program makan bergizi gratis akan lebih mudah direalisasikan. Sinergi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci keberhasilan," pungkasnya.