Wamendagri Bima Arya: Sampah Jadi 'Mimpi Buruk' Kepala Daerah, Solusinya Harus dari Hulu ke Hilir

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut persoalan sampah sebagai salah satu tantangan paling pelik yang dihadapi kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, menurutnya, masalah ini sering kali dihindari karena kompleksitasnya yang tinggi.

“Kalau ada satu masalah yang benar-benar bikin kepala daerah pusing, selain urusan ormas, ya ini: sampah. Banyak yang enggan menyentuh karena saking ruwetnya,” ujar Bima dalam Showcase Nasional Aspal Plastik di Bandung, Sabtu (5/7).

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahun, di mana 5,4 juta ton di antaranya adalah sampah plastik. Ironisnya, sekitar 3 juta ton plastik tersebut berakhir di laut—setiap tahun.

“Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, itu omong kosong kalau persoalan sampah saja tidak bisa kita tuntaskan. Negara maju tidak mungkin tercipta dari tumpukan sampah yang mencemari laut,” tegas Bima.

Menurutnya, solusi atas persoalan ini hanya bisa ditemukan dengan membenahi tiga hal utama: penanganan dari hulu ke hilir, substitusi plastik yang tepat, dan pembangunan ekosistem ekonomi sirkular.

Di sektor hulu, ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan keberadaan offtaker atau pihak yang siap menampung dan memanfaatkan sampah yang sudah dipilah.

Bima juga menyoroti kelemahan dalam substitusi plastik. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengganti plastik yang benar-benar terbukti ramah lingkungan.

“Banyak produk dibilang bisa terurai, ternyata setelah diteliti nggak terurai juga. Kita harus objektif dan ilmiah dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Baca Juga: KAI Ganti Kantong Sampah Plastik Jadi Kertas dan Perluas Water Station

Terkait ekosistem ekonomi, Bima mengingatkan kepala daerah agar bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak luas. Ia mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang melarang produksi dan distribusi air kemasan di bawah satu liter. Meskipun niatnya baik, kebijakan itu menuai keluhan dari pelaku industri yang telah lama beroperasi.

“Baru kemarin saya terima audiensi dari asosiasi minuman ringan. Mereka mengeluhkan kebijakan itu karena bisa memukul industri yang sudah puluhan tahun beroperasi,” jelasnya.

Yang paling krusial, menurut Bima, adalah pemahaman menyeluruh soal penanganan sampah dari hulu ke hilir. Ia menyayangkan masih banyak pemerintah daerah yang keliru dalam memahami alur ini.

“Sering kali masyarakat sudah rajin memilah sampah di rumah, tapi begitu diangkut armada pemerintah, dicampur lagi. Atau sudah dipilah dan diolah, tapi tidak ada pembeli. Akhirnya numpuk lagi,” ungkapnya.

Bima menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menggandeng komunitas, akademisi, dan sektor swasta agar solusi penanganan sampah benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan.