Kemen PU dan BGN Bersinergi Bangun Dapur Umum untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) resmi menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemen PU, BGN, serta sejumlah BUMN Karya. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa dukungan infrastruktur menjadi kunci sukses program MBG, yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dalam RPJMN 2025-2029.

“Kami menyadari bahwa infrastruktur yang andal sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan dapur umum dan fasilitas pendukungnya,” ujar Dody dalam acara di Pendopo Kemen PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Baca Juga: Bappenas Sebut Infrastruktur Jadi Faktor Kunci Keberhasilan Program MBG

Dalam tahap awal, pembangunan SPPG akan dimulai di tiga lokasi yakni TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

SPPG ini, kata Dody, bukan sekadar dapur biasa. Fasilitas yang akan dibangun mencakup bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur modern, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.542 dapur SPPG, dengan prioritas utama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dapur umum ini akan memastikan makanan bergizi tersedia bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” jelas Dadan.

Proyek ini didanai melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari tiga perusahaan BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero).

“Setiap unit dapur SPPG diperkirakan menelan biaya Rp4,5 miliar, mencakup pembangunan fisik serta kendaraan distribusi makanan. Setelah seluruh perizinan rampung, konstruksi akan segera dimulai dengan target penyelesaian dalam empat bulan, sehingga dapur-dapur ini bisa beroperasi pada tahun ini juga,” jelas Dadan.

Dengan adanya sinergi antara Kemen PU, BGN, dan BUMN Karya, Dadan berharap jika program ini dapat mempercepat realisasi Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi yang lebih sehat dan berkualitas.