Gubernur Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Harus Taktis, Tak Cuma Seremonial Pemberdayaan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ia menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat, tidak hanya berkutat pada tugas administratif, tetapi tampil lebih taktis dan langsung menyentuh permasalahan masyarakat.

Pernyataan ini menandai arah baru bagi birokrasi Jawa Barat, dari administratif ke aksi, dari simbolik ke substansi.

"Misalnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi nyatanya, di Kota Bandung masih banyak ibu-ibu dan anak-anak yang berjualan di jalanan saat jam sekolah. Itu tidak dibenahi," ujar Dedi usai kegiatan Halal Bihalal di Gedung Sate, Senin (8/4/2025).

Menurutnya, keberadaan program-program pemberdayaan seharusnya berdampak langsung dan nyata. Ia menyoroti kecenderungan Pemprov selama ini yang hanya mengalokasikan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi, tanpa aksi konkret di lapangan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tolak Parsel Lebaran, Ubah Jadi Ribuan Paket Sembako untuk Warga Jabar

"Saya tidak ingin lagi pendekatan administratif semata. Sekarang Pemprov harus jadi motor penggerak perubahan di kabupaten dan kota," tegasnya.

Ia pun menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan yang responsif dan efisien akan memicu daerah lainnya untuk bergerak selaras. Hal ini menurutnya sudah mulai terlihat dari pergerakan para bupati dan wali kota di sejumlah wilayah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang yang kini mulai turun langsung mengadvokasi isu-isu penting seperti kebersihan dan lingkungan.

"Kalau orang biasa memimpin butuh 100 tahun, saya ingin 5 sampai 10 tahun cukup untuk membuat perubahan nyata. Itu bisa dilihat dari lonjakan angka-angka pembangunan yang drastis, hasil dari inovasi yang lahir dari lapangan, bukan hanya dari balik meja," pungkasnya.