Keran Impor Dibuka, Jangan Jadi Bumerang bagi Industri Tekstil

Rencana pemerintah untuk membuka keran impor produk dalam negeri mendapatkan sorotan tajam dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi). Organisasi tersebut mendesak agar kebijakan impor dipilah secara ketat agar tidak merugikan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Umum Apsyfi, Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa pihaknya sejatinya tidak menolak kebijakan deregulasi impor. Akan tetapi, dia meminta agar produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri tidak diberikan keleluasaan impor.

“Kalau impornya dibuka semua, ini justru bisa jadi bumerang. Kami setuju impor dibuka untuk barang yang belum kita produksi, tapi kalau sudah bisa produksi dalam jumlah besar, lebih baik tidak usah dibuka,” kata Redma, dalam keterangannya,Rabu (9/4/2025).

Baca Juga: Balas Trump, China Serang Habis Jalan Impor AS

Pihaknya menyoroti ketatnya persaingan global yang mana banyak negara berlomba-lomba memberikan insentif besar pada industri mereka sehingga membuat harga produk sangat murah.

Jika produk seperti benang, kain, atau garmen dibiarkan masuk begitu saja, imbuhnya, maka industri tekstil lokal diprediksi akan sulit bersaing.

“Kalau kita buka impornya tanpa batas, produk murah dari luar pasti membanjiri pasar kita. Industri lokal bisa kolaps,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya berkomitmen tetap mendukung dibukanya impor untuk kapas yang merupakan bahan baku utama industri tekstil nasional. 

Baca Juga: Keran Impor Diperlonggar, PKB Khawatir Banjir Produk Impor Murah dari Negara yang 'Disakiti' AS

Maka dari itu, dia menjelaskan bahwa dengan membatasi impor produk jadi seperti benang dan kain, konsumsi kapas dalam negeri justru akan meningkat dan industri hulu juga akan terdorong.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi Nasional, Selasa (8/4/2025), menyatakan bahwa pemerintah akan menghapus kuota impor untuk berbagai produk, terutama barang kebutuhan pokok. 

Kebijakan tersebut menurut Prabowo bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya mereka yang menjalin kerja sama dengan perusahaan global.

Namun bagi Apsyfi, kebijakan ini tetap perlu penyaringan agar tidak merugikan sektor industri yang sudah mapan dan berdaya saing.

“Kalau regulasi dibuat longgar untuk semua produk tanpa pengecualian, ya sama saja membunuh industri dalam negeri secara perlahan,” pungkasnya.