Kejar Ketertinggalan, Pemerintah Targetkan Tambahan 1,1 GW PLTP hingga 2029

Pemerintah terus mengejar ketertinggalan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penambahan kapasitas PLTP sebesar 1,1 gigawatt (GW) hingga 2029.

“Jadi sampai kabinet ini insyaallah bisa 1,1 GW," ujar Eniya saat membuka rangkaian kegiatan menuju Indonesia Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025, Senin (14/4/2025).

Saat ini, kapasitas terpasang PLTP Indonesia baru mencapai sekitar 2,68 GW. Angka tersebut masih jauh dari potensi panas bumi nasional yang ditaksir mencapai 24 GW. Namun, Indonesia kini berada di posisi kedua dunia setelah Amerika Serikat.

Baca Juga: Menuju Transisi Energi Bersih, Proyek PLTP di Maluku Masuk RUPTL PLN

Eniya optimistis Indonesia bisa merebut posisi teratas. Dengan cadangan panas bumi mencapai 40% dari total cadangan dunia, selisih kapasitas antara Indonesia dan Amerika Serikat yang hanya sekitar 1 GW dinilai dapat terkejar apabila Indonesia menambah kapasitas dan AS tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis guna mendorong percepatan. Tahun ini, beberapa proyek akan mulai beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD), seperti PLTP Sorik Merapi (41,25 MW), Salak Binary, dan Ijen. Selain itu, dua proyek akan memulai groundbreaking di Patuha dan Salak.

“Pak Menteri akan menginformasikan kepada Pak Presiden dan nanti akan mengundang beliau untuk capaian sekitar 241 MW panas bumi COD-nya insyaallah kalau ditambah dengan Pertamina walaupun Pertamina ongoing COD ya, Juni kalau nggak salah ya dan ini bisa menambah sekitar 140-an MW,” ungkap Eniya.

Baca Juga: Bahlil Perintahkan PLN Bangun PLTP 40 MW di Maluku, Siap Gantikan PLTD Tua

EBTKE juga menekankan pentingnya dukungan industri dalam negeri. Komponen utama seperti turbin dan heat exchanger kini sudah mampu diproduksi secara lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

Dalam satu dekade terakhir, sektor panas bumi telah menyerap investasi sebesar US$9,3 miliar dan menciptakan sekitar 900 ribu lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

“PNBP (Panas Bumi) hingga 2024 tercatat di Kementerian ESDM itu sekitar Rp18,2 triliun," lanjutnya.

Bonus panas bumi senilai Rp1 triliun juga telah disalurkan ke masyarakat. Selain itu, penyerapan produk barang dan jasa dalam negeri mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir.

Sebagai bagian dari strategi percepatan, Kementerian ESDM akan meluncurkan platform Genesis untuk lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) secara daring. Salah satu WKP prioritas adalah Banda Baru di Maluku yang berpotensi menghasilkan 25 MW. Proyek ini ditargetkan menggantikan pembangkit diesel yang mahal di wilayah tersebut.

“Kalau panas bumi kita bicara 9,5 cent dolar per KWh-nya, tapi kalau diesel di Maluku itu sekitar (US$) 40–50 cent. Nah ini panas bumi akan menjadi satu solusi base load tadi, yang sangat jauh lebih murah,” jelas Eniya.

EBTKE juga sedang merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 guna meningkatkan kelayakan proyek. Beberapa poin revisi mencakup penghapusan pajak tubuh bumi dan skema reimbursement PPN. Tujuannya adalah mendorong tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) menjadi dua digit agar lebih menarik bagi investor.