Kuota Impor Dihapus, Kata Bapanas: Petani Nggak Akan Jadi Korban

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor tidak akan mengorbankan kepentingan petani dan peternak dalam negeri.

Arief menjelaskan bahwa kebijakan impor nantinya hanya berlaku untuk komoditas pangan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri, seperti daging.

“Produksi daging kita belum mencukupi kebutuhan nasional. Yang diimpor hanya yang kurang, bukan semuanya,” ujar Arief, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga: Bapanas Dorong Konsumsi Pangan B2SA untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Ia menambahkan, penghapusan sistem kuota bertujuan membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam negeri dan menghindari dominasi oleh segelintir importir.

“Bapak Presiden ingin sistemnya terbuka, jangan hanya satu dua perusahaan yang dapat izin. Tapi bukan berarti semua komoditas bisa diimpor semaunya,” tegasnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan 2025 yang disusun Bapanas, kebutuhan daging ruminansia seperti sapi dan kerbau mencapai 766,9 ribu ton per tahun, sementara ketersediaan hanya sekitar 617,3 ribu ton. Defisit juga terjadi pada komoditas seperti kedelai dan bawang putih, masing-masing hanya tersedia 392 ribu ton dan 110 ribu ton. Padahal, kebutuhan nasional mencapai 2,6 juta ton untuk kedelai dan 622 ribu ton untuk bawang putih.

Meski demikian, Arief menekankan bahwa pemerintah tetap mengedepankan produksi dalam negeri. Impor akan menjadi opsi terakhir jika produksi nasional benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan.

“Neraca komoditas selalu disusun dengan semangat melindungi petani dan peternak. Produksi dalam negeri tetap yang utama,” kata dia.

Baca Juga: Bapanas Ungkap Nasib Program Pangan Murah Usai Anggaran Dipangkas Nyaris 50%

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan aspek keseimbangan perdagangan dalam menyusun kebijakan pangan nasional.

“Kalau kita ekspor ke suatu negara, kita juga perlu mengatur impor dari negara itu sesuai kebutuhan. Tapi tetap, kita dorong terus peningkatan produksi dalam negeri,” imbuhnya.

Arief memastikan seluruh langkah pemerintah dalam pengadaan pangan, termasuk impor, akan dikaji secara cermat agar tidak merugikan sektor pertanian domestik.

“Jadi bukan soal membuka keran impor besar-besaran, tapi bagaimana memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi tanpa meninggalkan para petani dan peternak kita,” pungkasnya.