Bapanas Ungkap Nasib Program Pangan Murah Usai Anggaran Dipangkas Nyaris 50%

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto turut berdampak pada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa anggaran lembaganya mengalami pemangkasan sebesar Rp160,9 miliar atau sekitar 48,76 persen. Dari pagu awal Rp329,95 miliar, kini tersisa Rp169,05 miliar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (13/2/2025) lalu, Arief menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat dari Menteri Keuangan Nomor S-75.

Baca Juga: Bapanas Desak Mendag Naikkan HET Minyakita

Pengurangan ini menyasar berbagai aspek, termasuk alat tulis kantor (ATK), kegiatan rapat dan seminar, serta kajian dan bimtek. Selain itu, pemangkasan juga terjadi pada honor jasa profesi, sewa gedung dan kendaraan, lisensi aplikasi, hingga biaya perjalanan dinas. 

Meski mengalami pengurangan anggaran, Arief menegaskan bahwa program utama Bapanas tetap berjalan. Program stabilisasi pangan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan dukungan dana dekonsentrasi di 38 provinsi.

Tak hanya itu, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) ditargetkan mencapai 1.000 ton, sementara enumerator panel harga pangan tetap beroperasi dengan dukungan 1.053 orang di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Lonjakan Harga Pangan Mengancam Jelang Ramadan dan Lebaran, Ini Strategi Bapanas Redam Gejolak

Bapanas juga memastikan distribusi bantuan pangan untuk bencana sebanyak 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi sebanyak 1.944 paket, serta penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) di 38 provinsi tetap dilakukan. Program penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan usaha pengolahan, serta pengawasan keamanan pangan segar juga masih menjadi prioritas.

Lebih lanjut, Arief menyoroti pentingnya peningkatan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar pemerintah dapat lebih fleksibel dalam melakukan intervensi pangan. Stok CPP yang memadai dinilai sangat penting untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan pangan bagi kelompok rentan seperti lansia, penanganan bencana, hingga bantuan internasional jika diperlukan.

"Ke depan adanya peningkatan CPP dan ini harusnya masuk ke dalam anggaran. Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya," ujar Arief.

Ia menekankan bahwa CPP harus bisa dimanfaatkan untuk berbagai intervensi strategis pemerintah, baik dalam bentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, respon cepat terhadap bencana, maupun dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. "Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan," pungkasnya.