Kepala Bapanas: Edukasi Petani Jadi Kunci Sukses Swasembada Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengajak jajaran TNI-Polri untuk terlibat aktif dalam mengedukasi petani agar dapat menghasilkan gabah berkualitas yang sesuai dengan standar harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP).

Hal tersebut disampaikan oleh Arief dalam Dialog Kebangsaan bertajuk 'Mewujudkan Ketahanan Pangan' yang digelar di Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdikla Polri, Bandung Barat, Jawa Barat, pada Selasa (15/4/2025).

Arief menilai bahwa edukasi kepada petani sangatlah penting untuk mendukung kebijakan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram untuk GKP tanpa memandang kualitas.

Lebih lanjut, tujuan dari edukasi ini agar petani dapat menghasilkan gabah yang tidak hanya memenuhi standar saja, melainkan juga meningkatkan kualitas beras yang akan diserap oleh Bulog untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menyinggung pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap petani melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 yang menargetkan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton pada tahun 2025 ini.

Pemerintah pun terus berupaya mempercepat swasembada pangan denan memaksimalkan hasil panen yang ada.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bulog telah mulai menyerap hasil panen petani sejak Maret dan April 2025, di mana puncak panen sedang berlangsung. 

Pada masa itu, Bulog telah berhasil menyerap sekitar 1,074 juta ton beras, yang setara dengan 35,82% dari target, dan total stok beras yang disimpan kini mencapai 2,6 juta ton.

Dalam kesempatan yang sama, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Hariyadi selaku Kepala Koordinator Widyaiswara Sespimmen Polri menyebut bahwa ketahanan pangan adalah salah satu aspek vital dalam pembangunan nasional. 

Menurutnya, TNI-Polri memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan mendukung sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Dialog Kebangsaan ini melibatkan 54 peserta dari Polri, 11 dari TNI, serta perwakilan dari beberapa lembaga pemerintah lainnya. Program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.