Indonesia Mau Pererat Hubungan dengan Uni Eropa

Pemerintah Indonesia mendorong kerja sama strategis dengan Uni Eropa dan Vietnam guna membangun sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan ajakan tersebut dalam pertemuannya dengan Duta Besar Uni Eropa dan Belgia untuk Vietnam di Hanoi, Rabu (16/4/2025).

"Ini saatnya ASEAN memiliki sistem pengelolaan perikanan yang berbasis data dan berkelanjutan, seperti yang sudah diterapkan Uni Eropa," ujar Rachmat dalam keterangan resmi.

Dalam pertemuan itu, Bappenas mengusulkan pembentukan kerja sama segitiga antara Indonesia, Vietnam, dan Uni Eropa. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan serta memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing atau IUU fishing).

Baca Juga: Saat Trump Tantrum, Indonesia Makin Mesra dengan Rusia

Rachmat menilai, kolaborasi tiga pihak ini bersifat saling melengkapi. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya ikan yang besar, tetapi terkendala armada dan industri pengolahan. Di sisi lain, Vietnam memiliki industri perikanan yang kuat, namun menghadapi tantangan overfishing. Uni Eropa pun dinilai mampu menjadi mitra teknologi dan tata kelola yang netral.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi ini menguntungkan semua pihak,” tegasnya.

Rachmat menyebutkan, Indonesia bisa meningkatkan kapasitas tangkap dan pengolahan melalui pendekatan berbasis data dan prinsip keberlanjutan. Sementara itu, Vietnam akan memperoleh bahan baku yang legal dan terverifikasi. Uni Eropa dapat memastikan rantai pasok perikanan ASEAN berjalan secara akuntabel.

Baca Juga: 11 Lagi Perusahaan Ekspor Perikanan RI Berhasil Tembus Pasar Korea

Pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama melalui program Global Gateway Uni Eropa yang telah mendanai sejumlah proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, termasuk kota cerdas di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transisi energi hijau.

Rachmat turut menyoroti peran ASEAN Network for Combating IUU-Fishing (AN-IUU) sebagai wadah pertukaran informasi dan pelatihan. Ia juga mendorong ASEAN untuk mengadopsi sistem kuota dan pengaturan ukuran ikan tangkapan sebagaimana diterapkan Uni Eropa.

“Kolaborasi ini adalah langkah konkret menuju ekosistem perikanan ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.