Perkuat Akses Pembiayaan UMKM, ASIPPINDO Dorong Sinergi Penjaminan dan Lembaga Keuangan

Dalam upaya memperkuat peran lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) menggelar diskusi panel bertema Empowering Financial Accessibility: Strategic Roles of Financial Institutions in Supporting MSME Growth, sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Guarantee Summit 2025 yang berlangsung pada Rabu, 16 April 2025, di Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Ferry Irawan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga penjaminan, dan lembaga keuangan guna mendukung program pembiayaan prioritas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (KUA), dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Ia menekankan perlunya pengelolaan risiko penjaminan yang akuntabel dan transparan, termasuk digitalisasi proses penjaminan.

“Target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun membuka ruang bagi peningkatan pendapatan penjamin melalui IJP, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan operasional lembaga penjamin,” ujar Ferry, saat menjadi pembicara dalam acara tersebut. 

Baca Juga: Industri Penjaminan Siap Naik Kelas, ASIPPINDO Dorong UMKM Jadi Pilar Asta Cita

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik menggarisbawahi bahwa mayoritas pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, masih bersifat subsisten dan belum terintegrasi dengan ekosistem bisnis modern. Pemerintah, katanya, mendorong pendekatan klasterisasi usaha agar lebih terhubung dengan rantai pasok dan lembaga pembiayaan.

“Banyak pelaku usaha mikro yang sebenarnya layak (feasible) tapi tidak memiliki jaminan atau rekam jejak perbankan (unbankable). Di sinilah peran penjaminan menjadi sangat penting untuk menjembatani gap tersebut dan memperluas inklusi keuangan,” ujar Riza.

Baca Juga: Gelar Seminar Penjaminan Syariah, Asippindo Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

SEVP Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama menyebutkan bahwa UMKM bukan hanya segmen bisnis, melainkan bagian dari misi institusional BRI Group. Dengan 36 juta nasabah dan 82 persen portofolio kredit disalurkan ke sektor ini, BRI mengembangkan pendekatan end-to-end melalui literasi, pendampingan, hingga pembiayaan digital.

“BRI terus mengedepankan pemberdayaan secara end-to-end yang terintegrasi, mulai dari literasi, pendampingan, hingga pembiayaan digital,” kata Candra.

SEVP Wholesale Risk Bank Syariah Indonesia (BSI) Babas Bastaman menambahkan bahwa lebih dari 64 persen portofolio pembiayaan UMKM di BSI telah menggunakan skema penjaminan. Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme penjaminan dalam menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki agunan.

“Transformasi UMKM hanya bisa terjadi jika seluruh elemen ekosistem—pembiayaan, penjaminan, dan pemberdayaan—berjalan seirama dan berkelanjutan,” ujar Babas. Ia juga menyoroti kontribusi signifikan UMKM terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja.

Indonesia Guarantee Summit 2025 menjadi forum strategis bagi kolaborasi antara pemangku kepentingan pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Mengusung tema Peran Perusahaan Penjaminan dalam Pemberdayaan UMKM untuk Mewujudkan Asta Cita, forum ini mendorong terwujudnya ekosistem pembiayaan yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.