Prabowo Tak Mau Aturan Menghambat, Regulasi Ruwet Siap Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah cepat dalam menyederhanakan birokrasi dan memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam acara Halalbihalal dan Apel Kader Partai Gerindra Jawa Tengah di Solo Baru, Sukoharjo, Minggu (20/4/2025).

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyebut Presiden ingin mempercepat seluruh aspek pembangunan, termasuk menata ulang regulasi yang dinilai terlalu rumit dan menghambat.

"Kalau aturan terlalu banyak dan justru menghambat, itu akan kita sederhanakan. Contohnya subsidi pupuk, sekarang ada 140 aturan, itu yang mau kita pangkas," ujar Mas Dar.

Baca Juga: Sebelum Kembangkan Potensi Desa, 7 Unit Usaha Kopdes Merah Putih Harus Didirikan

Ia menegaskan, regulasi yang baik seharusnya mendorong masyarakat untuk bergerak, bukan malah mengekang. Namun, penyederhanaan aturan tetap akan diimbangi dengan pengawasan ketat.

“Pengawasan dari BPK, kepolisian, kejaksaan, semuanya tetap jalan. Tapi prosesnya harus lebih gesit,” ucapnya.

Langkah percepatan ini juga diwujudkan melalui program penguatan ekonomi desa. Wakil Menteri Koperasi sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 80.000 titik.

“Kami ingin koperasi hadir sebagai pusat ekonomi rakyat. Tidak hanya simpan pinjam, tapi juga menyediakan sembako, klinik, apotek, sampai logistik desa,” ujar Ferry.

Baca Juga: Meluncur 12 Juli, 74 Ribu Desa Wajib Punya Kopdes Serba Bisa

Ferry menambahkan, instruksi presiden terkait percepatan pembangunan koperasi tersebut telah diterbitkan. Saat ini, sebanyak 15 kementerian dan lembaga tengah bersinergi untuk merealisasikan program tersebut. Targetnya, pada Juli mendatang seluruh desa telah memiliki koperasi lengkap dengan pengurus dan sistem kerja yang aktif.

Dalam kesempatan yang sama, Apel Kader Partai Gerindra juga dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Prabowo selama dua periode. Menurut Sudaryono, kesinambungan pemerintahan penting agar visi dan program pembangunan bisa tuntas dan dirasakan masyarakat.

“Belajar dari SBY dan Jokowi, pembangunan yang berkelanjutan butuh waktu. Maka, kami ingin Prabowo memimpin sampai 10 tahun agar semua programnya jalan dan rakyat bisa merasakan hasilnya,” katanya.