Kenapa Indonesia Kepincut Bangun Pembangkit Nuklir? Ini Alasannya

Pemerintah akhirnya mantap mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tak lagi sekadar wacana, tapi kini menjadi prioritas dalam draf Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa PLTN dinilai mampu menjadi baseload andal dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Dengan kemampuan beroperasi 24 jam nonstop dan tingkat keandalan di atas 90 persen, PLTN disebut sebagai solusi pembangkit berkapasitas besar yang stabil.

“Pertama adalah (nuklir) sebagai penyimbang sistem ketenagalistrikan sebagai baseload dan berkapasitas besar. Hampir semua pembangkit listrik di dunia dengan tingkat pemakaiannya itu di atas 90%. Secara statistik rata-rata di angka 91–92% terhadap kapasitasnya sendiri beroperasi selama 24 jam dan ini sudah terbukti sejak panjang,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: PLTN Thorcon Ditolak BAPETEN, DPR: Masih Tahap Kajian

Selain keandalan tinggi, Dadan menekankan bahwa PLTN juga merupakan sumber energi bersih karena tidak menghasilkan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan target dekarbonisasi dan transisi energi pemerintah.

“Ini energi bersih, tidak mengeluarkan karbon,” tegasnya.

Meski investasi awal pembangunan PLTN tergolong besar, Dadan menyebut biaya operasionalnya justru efisien dan kompetitif jika dibandingkan pembangkit berbasis batu bara.

“Bisa kami sampaikan bahwa ini sebetulnya sangat kompetitif, bersaing dengan yang selama ini kita gunakan PLTU di dalam negeri,” ujarnya.

Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat juga menjadi alasan kuat pemerintah mempertimbangkan nuklir. Simulasi DEN dan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa energi nuklir dapat menjadi jawaban untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang. Bahkan, survei publik menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung pengembangan PLTN.

“2016 itu 77,53 persen itu setuju PLTN itu dibangun di Indonesia. Demikian juga angka di 2017, 73,7 persen, dan kemudian secara regional di Kalimantan Barat bahkan angkanya itu mencapai 88 persen mendukung,” kata Dadan.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Indonesia disebut sudah cukup berpengalaman. Tiga reaktor riset yang tersebar di Yogyakarta, Bandung, dan Serpong menunjukkan kapasitas penguasaan teknologi nuklir Indonesia. Ribuan SDM nuklir juga telah disiapkan melalui lembaga seperti BRIN, BAPETEN, dan kolaborasi internasional dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Rusia.

Dadan menambahkan, nuklir kini tidak lagi menjadi opsi terakhir dalam kebijakan energi nasional. Dalam revisi KEN, nuklir sudah sejajar dengan energi terbarukan lainnya. Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada 2032, dan pada 2060 kapasitas nuklir Indonesia bisa mencapai 45 hingga 54 gigawatt—setara total listrik nasional saat ini.

Baca Juga: Nuklir Masuk RUPTL! Hashim Ajak Tony Blair Bahas PLTN

Baca Juga: Inflasi April 2025 Tercatat 1,17%, Tarif Listrik Hingga Emas Jadi Biang Keladinya

“Jadi kira-kira nuklir di tahun 2060 itu sama dengan jumlah listrik yang diproduksi saat ini secara nasional, itu targetnya,” pungkas Dadan.