Thorcon Tawarkan Solusi Energi Nuklir Aman, Terjangkau dan Cepat untuk Indonesia

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius untuk mengimplementasikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di tanah air.

Usai pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, arah kebijakan pemanfaatan nuklir sebagai salah satu sumber bauran energi nasional semakin jelas dan terang.

Pemerintah tidak lagi ragu-ragu untuk menyebut nuklir sebagai energi baru, yang berarti nuklir dipandang sebagai sumber energi dengan potensi yang sama dengan sumber energi baru dan terbarukan lainnya.

Melalui KEN, Pemerintah menetapkan target yang strategis sekaligus ambisius. Pasal 12 poin 8 KEN menyebutkan bahwa porsi nuklir dalam bauran energi primer pada tahun 2032 ditetapkan sebesar 0,4% sampai dengan 0,5%.

Sementara pada tahun 2040 porsinya akan bertambah antara 2,8% sampai dengan 3,4%. Pada 2050 porsi energi nuklir kembali meningkat antara 6,8% sampai dengan 7,0%.

Lalu, pada 2060 porsinya melonjak antara 11,7% sampai dengan 12,1% dari total bauran energi primer. Pada kalkulasi tersebut, kapasitas energi nuklir akan mencapai 35 GW pada tahun 2060.

Berdasarkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan-pengoperasian pada teknologi PLTN tersedia saat ini, dengan asumsi reaktor land-based yang mampu menghasilkan antara 500 MW-2 GW, maka pada 2060 Indonesia akan memiliki sekitar 30-50 PLTN.

Jumlahnya bisa jauh lebih banyak jika Indonesia menggunakan teknologi small modular reactor (SMR) yang memiliki daya sekitar 300 MW. Pilihan teknologi tersebut akan menentukan banyaknya jumlah PLTN yang akan dibangun untuk memenuhi target tersebut.

Baca Juga: Menanti Restu Presiden Prabowo untuk Pembentukan Badan Nuklir Nasional

Thorcon: Tawaran untuk Nuklir Aman, Terjangkau, dan Cepat

Ambisi pemerintah untuk mengimplementasikan PLTN di Indonesia disambut oleh hadirnya sejumlah pengembang teknologi terkemuka, di antaranya adalah Thorcon International, melalui perwakilan Indonesia, yakni PT Thorcon Power Indonesia.

Diketahui, Thorcon telah memasuki tahapan Evaluasi Tapak untuk memperoleh Izin Tapak di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, setelah memperoleh persetujuan dari BAPETEN pada 30 Juli 2025 lalu.

Dalam agenda Asia Nuclear Business Platform (ANBP) 9-11 Desember 2025 lalu, CEO Thorcon International, Matt Wilkinson, menjelaskan keunggulan teknologi Thorcon yang akan dikembangkan di Indonesia.

Thorcon menghadirkan paradigma baru dalam energi nuklir dengan menggabungkan teknologi reaktor garam cair (Molten Salt Reactor/MSR) dengan metode manufaktur industri galangan kapal.

MSR sendiri adalah teknologi nuklir yang telah divalidasi sejak 1960-an, beroperasi pada tekanan rendah dengan efisiensi termal tinggi, serta menawarkan keselamatan inheren melalui desain yang bebas dari tekanan tinggi dan sistem pipa kompleks.

Karakteristik ini menjadikan MSR sangat cocok untuk dibangun melalui proses manufaktur terstandarisasi, bukan konstruksi sipil panjang konvensional.

Pendekatan Thorcon memanfaatkan kemampuan manufaktur galangan kapal modern, seperti pemotongan presisi, fabrikasi panel, dan pengelasan robotik, sehingga unit reaktor dapat diproduksi berulang dengan kualitas tinggi, toleransi milimeter, dan waktu yang dapat diprediksi.

Dibandingkan pembangkit nuklir konvensional yang memakan waktu konstruksi lebih dari satu dekade dan biaya modal sangat tinggi, desain Thorcon 500 MW dirancang untuk diselesaikan dalam waktu sekitar dua tahun, termasuk pengujian dan commissioning.

Percepatan ini secara langsung menurunkan risiko pembiayaan dan kebutuhan modal, sekaligus menawarkan kejelasan biaya yang jauh lebih kompetitif.

Thorcon menargetkan biaya listrik sekitar USD 0,07 per kWh, menjadikannya kompetitif dengan pembangkit batu bara, sebuah syarat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memerlukan sumber energi berskala besar, terjangkau, dan cepat dibangun.

Melalui integrasi metodologi manufaktur galangan kapal, Thorcon mengusulkan transformasi mendasar dari konstruksi sipil menjadi produk industri yang dapat direplikasi, diproduksi cepat, dan dibangun dengan kepastian biaya, sebuah solusi yang relevan dan pragmatis bagi negara berkembang yang sedang memperluas infrastruktur tenaga listriknya.

Baca Juga: Trump saat Dengar Iran Kembali Mengembangkan Senjata Nuklir, 'Kita Akan Hajar Habis Mereka'

Kesiapan Thorcon dalam Skema IPP dan Investasi Penuh

Thorcon menawarkan kesiapan untuk berperan sebagai produsen listrik swasta atau IPP di Indonesia.

Melalui skema IPP, Thorcon akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik secara independen, kemudian menjual seluruh produksi listriknya ke PT PLN (Persero) sebagai offtaker melalui perjanjian Power Purchase Agreement (PPA) jangka panjang.

Di Indonesia, IPP berperan sebagai pelaku utama di luar PLN untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional, terutama sejak era 1990-an dengan seperti PLTU Paiton.

Pemerintah sendiri, dalam RUPTL, memprioritaskan pembangunan PLTN pertama di Sumatera-Bangka dan Kalimantan Barat dilakukan oleh perusahaan IPP.

Ini berarti PLTN akan dibangun oleh swasta, dan disalurkan kepada konsumen oleh PT PLN (Persero). Thorcon memiliki desain teknologi dan perencanaan yang sesuai dengan prioritas tersebut.

Di luar skema IPP, Thorcon juga menawarkan kemampuan investasi penuh (fully funded) dengan investasi asing, sehingga pembangunan PLTN dapat direalisasikan tanpa ketergantungan pada APBN.

Meskipun demikian, ruang keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan tetap terbuka sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Kombinasi kesiapan teknologi, kapasitas finansial, serta kesesuaian dengan proyeksi dan kebijakan pemerintah menempatkan Thorcon sebagai kandidat pengembang PLTN yang kredibel dalam agenda transisi energi nasional.

Lantas, mengapa penting bagi pemerintah untuk menargetkan pemanfaatan nuklir pada bauran energi, dan mempertimbangkan teknologi Thorcon sebagai kandidat yang layak untuk dibangun?

Transisi Energi dan Net Zero Emission

Negara-negara di dunia telah menyepakati komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, dengan apa yang disebut sebagai Net Zero Emission 2060 pada Paris Agreement 2015.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut di dalamnya. Pemerintahan Prabowo sendiri, saat ini, berkomitmen untuk mendorong pencapaian NZE, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di General Assembly Hall, New York pada 24 September lalu.

NZE mengharuskan pemerintah untuk memulai transisi energi dari yang berbasis fosil ke EBT. Pasalnya, data bauran energi Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa bauran energi fosil masih sangat mendominasi hingga di atas 80%, dan hanya 14% yang berasal dari energi EBT.

Padahal di tahun yang sama, pemerintah menargetkan pencapaian EBT hingga 19,49%. Realisasi EBT yang lambat ini, salah satunya, mendorong pemerintah untuk dapat memiliki sumber energi dengan stabilitas tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai baseload.

Pilihan itu sangat cocok dengan PLTN.

Tuntutan untuk memenuhi NZE tidak semata-sama sebagai wujud pemenuhan komitmen Indonesia sebagai bagian masyarakat global, tetapi upaya memerangi pemanasan global, perubahan iklim, dan memastikan keberlanjutan hidup generasi masa depan.

Berbeda dengan fosil, nuklir memiliki keunggulan penting dengan tidak menghasilkan karbon, sehingga termasuk sebagai energi bersih yang tidak berkontribusi meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan PLTN adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya mencapai NZE di Indonesia.

Baca Juga: Mayapada Healthcare Gelar Groundbreaking Gedung ke-4 Mayapada Hospital Tangerang, Siap jadi Pusat Onkologi dan Kedokteran Nuklir di Banten

Nuklir Sebagai Baseload

Dalam RUPTL 2025-2034, dapat diketahui PT PLN (Persero) tidak akan menggunakan skenario pensiun dini atau cold phase out terhadap PLTU, melainkan akan menggunakan skenario penurunan bertahap atau coal phase down.

Skenario ini berarti bahwa PLTU yang merupakan tulang punggung energi nasional saat ini tidak akan dipensiunkan secara langsung dan dalam jumlah besar, melainkan diturunkan kapasitasnya untuk diganti dengan pembangkit EBT. Kendati akan menyebabkan perlambatan transisi, namun skenario ini adalah yang paling realistis untuk saat ini.

Untuk menggantikan peran PLTU, dibutuhkan sumber energi yang juga memiliki karakter yang sama, yakni baseload atau energi beban dasar.

Penting dicatat, bahwa energi secara umum dibagi menjadi baseload dan peak-load. Baseload adalah sumber energi utama yang memiliki ciri stabil, mampu berdaya besar, tidak bergantung pada cuaca dan iklim, dan mampu menyokong kebutuhan dalam skala besar. PLTU, PLTN, dan PLTA skala besar masuk dalam kategori ini.

Sementara peak-load atau beban-puncak adalah pembangkit yang berfungsi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada waktu-waktu tertentu dan mendukung baseload. PLTS dan PLTB masuk dalam kategori ini.

PLTU adalah baseload yang sangat andal, dengan tingkat kestabilan yang tinggi dan mampu dibangun untuk menghasilkan daya besar tanpa bergantung pada perluasan lahan pembangkit dan cuaca-iklim.

Namun, PLTU menghasilkan emisi dalam jumlah besar dan limbah tidak terkelola yang juga sangat tinggi.

PLTS dan PLTB yang intermitten (bergantung cuaca dan iklim serta luas lahan), tentu tidak dapat diandalkan sebagai baseload, namun dapat ditempatkan sebagai peak-load untuk membantu pemenuhan listrik.

Sebagai penggantinya, dapat digunakan PLTA pada daerah yang memiliki sumber air dengan aliran mendukung, dan dengan PLTN di daerah lainnya yang aman dari potensi gejala seismik.

Seperti halnya PLTU, PLTN memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, berdaya besar, dan menggunakan lahan yang sedikit. Di sisi lain, PLTN juga bersih, tidak menghasilkan emisi dan tidak bergantung pada cuaca-iklim.

Saat peran PLTU telah semakin dikurangi dengan penurunan bertahap, PLTN dapat diandalkan sebagai pengganti yang sepadan, bahkan lebih baik. Dengan skenario tersebut, kebutuhan listrik akan tetap tercukupi selama transisi berlangsung, dan kehidupan ekonomi-sosial masyarakat serta industri tetap berjalan tanpa hambatan.

Tren Energi Nuklir Dunia

Sejak dekade 1960-an, dunia telah mengenal dan mengoperasikan reaktor nuklir komersial yang menjadi fondasi industrialisasi di banyak negara. Prancis menjadikan energi nuklir sebagai tulang punggung sistem kelistrikannya dengan kontribusi sekitar 70 persen, sementara Amerika Serikat merupakan pengguna dengan kapasitas produksi terbesar, mencapai lebih dari 770 TWh per tahun.

Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi PLTN bukan eksperimen baru, melainkan teknologi matang yang telah teruji secara ekonomi dan operasional.

Komitmen global terhadap energi nuklir kembali menguat dalam satu dekade terakhir. Pada COP28 di Dubai tahun 2023, lebih dari 20 negara pengguna PLTN mendeklarasikan inisiatif Triple Nuclear Energy untuk melipatgandakan kapasitas nuklir dunia hingga tiga kali lipat pada 2050, komitmen yang kemudian diperluas dengan bergabungnya enam negara tambahan pada COP29 di Azerbaijan.

Peningkatan ini didorong oleh karakter nuklir sebagai sumber energi yang andal, beremisi karbon rendah, dan mampu mendukung pencapaian target net zero emissions.

Di kawasan Asia, tren penguatan nuklir semakin nyata. India tengah menyelesaikan pembangunan PLTN Rajasthan Unit 7 berkapasitas 630 MW pada 2025, sementara Tiongkok membangun empat unit PLTN baru dan Korea Selatan satu unit tambahan.

Perkembangan ini menegaskan bahwa nuklir dipandang sebagai instrumen strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasokan listrik jangka panjang.

Indonesia berada pada posisi paradoksal. Sebagai satu-satunya dari lima negara dengan populasi terbesar di dunia yang belum mengoperasikan PLTN, Indonesia tertinggal dalam pemanfaatan energi nuklir, meskipun termasuk pelopor awal dengan pendirian Badan Tenaga Atom Nasional pada 1958.

Ketertinggalan ini tidak semestinya melahirkan pesimisme, melainkan urgensi untuk segera merealisasikan PLTN pertama yang ditargetkan beroperasi pada 2032 di Bangka Belitung, sebagai tonggak awal transisi energi nasional dan pencapaian net zero emissions 2060.