Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan 91% pada 2025

Inisiatif tersebut juga menjadi implementasi nyata dari amanat Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi strategi literasi dan inklusi keuangan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, juga dilakukan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE dan pemangku kepentingan. Pengukuran komprehensif yang dibangun berdasarkan dimensi Usage, Availability, dan Depth of financial access. 

Adapun IKAD telah diintegrasikan ke dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, menjamin keselarasan, dan mempercepat upaya Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang inklusi keuangan.

”Mari kita berkomitmen untuk menyelaraskan upaya kita dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Karena sistem keuangan yang inklusif bukan hanya tentang akses terhadap uang, tetapi juga tentang akses terhadap dignity, kesempatan, dan masa depan bangsa kita yang penuh harapan,” pungkas Deputi Ali.

Sebagai informasi, IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. 

Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia.