Kemenperin Bantah Menperin Gagal Bangun Manufaktur

“Jadi, kami membantah bahwa LHP BPK menumpuk di meja Menperin. Semua temuan dan rekomendasi BPK RI sudah ditindaklanjuti setiap tahunnya. Kami juga siap diperiksa oleh BPK RI dan lembaga pengawas lainnya terkait dengan kebijakan, pelaksanaan program dan anggaran Kemenperin. Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami transparan dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan terkait pengawasan yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pak Menperin berkomitmen mengimplementasikan good governance di Kemenperin,” ujar Febri.

Ketiga, penulis editorial nampaknya kurang memiliki informasi dan kemampuan analisis yang mumpuni terkait kebijakan industrialisasi, indikator kinerja industri, dan data statistik indikator pendukungnya. Penulisnya hanya mengandalkan temuan LHP BPK RI. LHP BPK RI pun dicuplik pada bagian-bagian tertentu saja, padahal BPK juga pernah memeriksa kinerja Kemenperin.

Untuk menilai pernyataan retoris Menperin serta menilai apakah Menperin gagal atau tidak membangun manufaktur, penulis seharusnya menggunakan indikator kebijakan industrialisasi dan kinerja manufaktur. 

Semua bahan tersebut tersedia pada RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional), KIN (Kebijakan Industri Nasional), Renstra Kemenperin, data statistik lembaga pemeringkat asing dan nasional, serta data BPS (Badan Pusat Statistik). 

Data temuan LHP BPK RI merupakan salah satu data dan bahan untuk mendukung argumentasi tulisan tersebut.Namun, temuan LHP BPK bukanlah satu-satunya bahan dan data mendukung argumentasinya apalagi jika temuan LHP BPK tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kemenperin dan dinilai selesai oleh BPK RI.

“Temuan BPK yang telah ditindaklanjuti oleh Kemenperin dan dinyatakan selesai oleh BPK RI tidak dapat dijadikan bahan dan data tulisan mengevaluasi kebijakan industri Indonesia. Oleh karena itu, penulis editorial di media online tersebut perlu mencermati bahan tulisannya tersebut terutama apakah bahan atau data tersebut sudah tidak menjadi temuan lagi karena sudah dinyatakan selesai oleh BPK RI," ujar Febri.

Lebih lanjut Febri menyampaikan bahwa tulisan yang menggunakan indikator yang tepat dan data yang valid, dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan kebijakan dan program industrialisasi Indonesia. Semua bahan dan data itu sudah tersedia dengan baik dan bisa diakses oleh publik. Kami dari Kemenperin sangat mengapresiasi tulisan yang berisi kritikan seperti itu.

Terakhir, kami membantah kesimpulan editorial media online tersebut, terutama kesimpulan yang menyatakan bahwa Menperin gagal membangun manufaktur dan juga membantah bahwa Menperin hanya menyampaikan pernyataan retorika keluh kesah tanpa solusi.