Kemkomdigi Dianggap Bisa Kelola Uang Negara untuk Kepentingan Rakyat

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Kemkomdigi resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Isma Yatun. Ia menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 secara material telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diungkapkan secara memadai, serta patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari total 86 kementerian dan lembaga yang diaudit, sebanyak 84 berhasil meraih opini WTP, termasuk Kemkomdigi. Dua lainnya hanya mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut BPK, pencapaian ini penting di tengah tekanan fiskal nasional. Lembaga negara dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari belanja negara memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemkomdigi yang terus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (28/5).

“Kami menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam pelayanan publik yang berbasis digital."

BPK menilai Kemkomdigi berhasil menjaga efektivitas sistem pengendalian intern dan menyampaikan laporan secara transparan serta tepat waktu. Hal ini mencerminkan tata kelola yang dinilai mampu memastikan setiap pengeluaran negara memiliki manfaat yang nyata bagi rakyat.

Capaian ini juga memperkuat posisi Kemkomdigi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor digital. Fokus kementerian meliputi penguatan ekosistem digital, pelindungan data pribadi, serta perluasan akses dan literasi digital bagi masyarakat Indonesia.