Pengamat: APSyFI Egois dan Arogan Menyikapi Putusan BMAD

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Fernando Emas, mengapresiasi keputusan Kementerian Perdagangan yang menolak Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY). 

Menurutnya, keputusan Menteri Perdagangan sangat mempertimbangkan berbagai aspek termasuk 101 perusahaan yang menyampaikan penolakan, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Namun sangat disayangkan sikap dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang terlihat egois dan arogan menyikapi keputusan pemerintah yang menolak usulan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) tersebut," ujarnya.

Fernando menambahkan, situasi perekonomian global saat ini yang juga berdampak terhadap perekonomian dan industri dalam negeri. "Sangat wajar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menolak BMAD terhadap POY dan DTY berdasarkan berbagai pertimbangan secara menyeluruh dan dampak yang diakibatkan apabila usulan KADI ditolak atau diterima," urainya.

Pemerintah tentu tidak ingin adanya perusahaan yang berhenti beroperasi dan melakukan PHK terhadap para karyawannya sedangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya memenuhi janjinya untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan bagi pencari kerja.

"Sikap APSyFI yang tidak terima atas keputusan Kementerian Perdagangan membuat tuduhan secara sembrono dan termasuk membuat alasan yang sebenarnya sudah ada solusinya terkait dengan hasil produk mereka," tegasnya.

Mengenai produk hasil perusahaan APSyFI sudah ada komitmen dari perwakilan 101 pengusaha yang mengajukan petisi bersedia untuk menyerap kapasitas produksi POY dalam negeri dengan praktik standar berbisnis.

Baca Juga: BMAD Ditolak, Apsyfi Disarankan Revitalisasi Mesin untuk Meningkatkan Daya Saing

"Saya juga mengapresiasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan rekomendasi agar BMAD untuk produk benang filamen asal China tidak dilanjutkan karena untuk kepentingan industri tekstil dan produk tekstil (TPT)," ucapnya.

Selain itu, kebijakan tersebut bagian dari upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penguatan industri dalam negeri. "Saya juga heran dengan tudingan bahwa Kementerian Perindustrian seolah mendukung impor ilegal tentu sesuatu yang mengada-ada dan cenderung ingin mengganggu kinerja pemerintah," katanya.

Dengan tuduhan tersebut ingin mengganggu kekompakan para pembantu presiden karena beberapa waktu lalu Prabowo Subianto mengatakan bahwa kabinetnya sudah kompak. 

"Jangan-jangan APSyFI memiliki agenda tersembunyi untuk kepentingan kelompoknya yang ingin meraup keuntungan sendiri apapun resikonya termasuk mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto," ujar.

Fernando yang juga Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia menambahkan, bahkan lebih dari itu, akibat terjadinya banyak terjadi PHK apabila BMAD diberlakukan pada POY dan DTY maka akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Subianto akan menurun.

"Saya berharap pemerintahan Prabowo Subianto tetap waspada dan hati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang," tuturnya.