Wamenkomdigi Nezar Patria Ungkap Dilema Negara Berkembang Hadapi Ledakan AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria, memaparkan tiga tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dalam merumuskan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) pada sesi tingkat menteri bertajuk Dialogue on International Cooperation on AI dalam forum global UNESCO tentang Etika AI di Bangkok, Thailand.

Menurut Nezar, tantangan tersebut meliputi kebutuhan menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital, serta kesenjangan infrastruktur dan standar teknis antarwilayah.

“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola secara nyata,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga: Komdigi Dorong Pemanfaatan AI di Sektor Pangan

Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak hanya mendukung secara normatif UNESCO Recommendation on the Ethics of AI(2021), tetapi juga telah mengambil langkah konkret dalam implementasinya. Di antaranya melalui pengembangan strategi nasional AI yang akan segera dilanjutkan dengan penerbitan regulasi khusus tentang AI.

Nezar menambahkan, pemerintah telah menyelesaikan AI Readiness Assessment Map (AI-RAM), menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI, dan mengandalkan instrumen hukum yang telah ada seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan UU ITE sebagai dasar tata kelola AI.

Baca Juga: Meutya Hafid Ajak Filipina Kolaborasi Bangun AI yang Aman dan Beretika

Meski demikian, tantangan struktural tetap menjadi hambatan utama. Nezar menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang tidak menghambat inovasi, memperkuat kompetensi SDM digital, serta menjembatani ketimpangan infrastruktur teknologi agar pemanfaatan AI berjalan merata.

Lebih lanjut, Nezar menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarnegaras selatan (Global South) untuk memastikan pengembangan AI berlangsung secara adil dan inklusif.

“Kerja sama internasional, terutama global south, bukan hanya soal berbagi teknologi, tetapi juga berbagi tanggung jawab untuk AI yang etis dan inklusif,” tegasnya. “Kita juga harus memastikan tidak ada satu pun negara yang tertinggal dalam transisi AI yang transformatif.”