Kekerasan Perempuan dan Anak Butuh Respons Cepat, Pemerintah Susun Rancangan Inpres GN-AKPA

Menteri Agama Nasaruddin Umar, menyoroti pentingnya pembinaan moral sebagai fondasi perlindungan perempuan dan anak. “Kekerasan adalah gejala rapuhnya nilai. Pendidikan agama di madrasah dan rumah ibadah harus memperkuat nilai kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan,” ujar Menteri Agama. Menteri agama  juga mendorong agar rumah ibadah menjadi ruang aman yang inklusif bagi anak-anak dan remaja.

Wakil Menteri Desa dan PDT, Riza Patria, menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam pencegahan kekerasan. “Kami telah mendorong penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), termasuk pembentukan Satgas Perlindungan di tingkat desa serta alokasi Dana Desa untuk mendukung upaya ini,” pungkas Wamen Desa dan PDT.

Sementara itu, Wakil Kepala BP2MI, Dzulfikar Tawalla menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran perempuan. “Sebagian besar pekerja migran adalah perempuan yang rentan terhadap eksploitasi. Program seperti Desa Emas dan Migran Center adalah bentuk perlindungan dari hulu. Inpres GN-AKPA penting agar perlindungan tetap berlanjut baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Kepala BP2MI.

Dengan semangat kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga menyatakan komitmen penuh mendukung pengesahan dan pelaksanaan Inpres ini. Pemerintah berharap GN-AKPA dapat menjadi gerakan nasional yang menyentuh hingga akar masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan dan anak.