KKP Kolaborasi Jaga Ekosistem Laut di Konservasi Gili Matra

Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem laut di Kawasan Konservasi Gili Matra, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang mengambil langkah kolaborasi.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan antara BKKPN Kupang bersama Yayasan Gili Matra Bersama di Balai Desa Gili Indah, Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.

Baca Juga: KKP 12 Kali Serahkan Arsip Statis ke ANRI dalam 7 Tahun, Ini yang Terbaru

Langkah kolaboratif ini menegaskan komitmen KKP untuk pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif dan partisipatif. Selain itu kerja sama ini menjadi wujud komitmen kedua pihak menjaga kekayaan laut Gili Matra yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia.

“Kerja sama ini mencakup perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta biota laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (17/7).

Senada dengan itu, Meita Monika M. Tumewu dari Yayasan Gili Matra Bersama menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program sebagai prioritas bersama. “Bersama KKP melalui BKKPN Kupang, kami akan melakukan monitoring secara aktif setiap tiga bulan untuk memastikan program berjalan efektif sesuai rencana. Jika ada tantangan, kami siap berdiskusi dan mencari solusi cepat dan tepat,” tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Utara, Rusdianto mewakili pemerintah daerah mengapresiasi penandatanganan kemitraan ini. “Pulau ini merupakan kebanggaan kita bersama. Keberlanjutan kawasan harus dijaga agar tetap menjadi destinasi wisata dunia berkat kekayaan alam dan manusianya,” ujarnya.

Pelibatan Masyarakat Lokal

Pelestarian Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra tidak lepas dari peran aktif masyarakat lokal sebagai garda terdepan penjaga laut. Dengan luas mencapai 2.268,59 hektar, kawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 ini mengedepankan pengelolaan berbasis partisipasi.

Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menerangkan bahwa adanya kemitraan ini dapat mengisi celah program konservasi yang belum terjangkau dan mendukung manfaat ekologis bagi keberlanjutan pariwisata. 

“Melalui kerja sama ini, KKP memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari NGO, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat lokal. Monitoring dan evaluasi rutin menjadi kunci untuk memastikan implementasi berjalan efektif,” ujarnya.