Wamenkop Khawatir Koperasi Desa Untung Tapi Tak Turunkan Angka Kemiskinan

Rapat kerja ini menegaskan bahwa arah pembangunan koperasi desa tidak bisa dilepaskan dari validitas dan integritas data. Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci agar koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

Sejumlah rekomendasi rapat kerja mencakup:

Komisi VI DPR RI meminta peta jalan dalam model Tripola Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih; Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi mengadakan simposium penyusunan Peta Jalan "Tripola" KDMP dan Data Desa/Kelurahan Presisi sebagai data dasar KDMP.

Kemudian Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi masuk klasifikasi Kementerian Negara Kelompok II dan akan mengomunikasikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Dalam rapat dibahas penguatan pengawasan program Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop bersama Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya peran aktif DPR dalam mengawal operasionalisasi di lapangan. 

DPR mendorong agar program ini tidak sekadar administratif, namun memiliki dampak nyata bagi masyarakat desa, dengan pengawasan dan pendampingan yang intensif serta penyusunan roadmap berbasis temuan lapangan.