Hadapi Dinamika Global, KIPK Solusi Konkret Pembiayaan untuk Industri Padat Karya

Pemerintah memastikan instrumen pembiayaan produktif baru yaitu Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang diluncurkan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tepat sasaran.

Hal tersebut dilakukan dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Irawan ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Baca Juga: Terdapat 12.000 Kasus Kekerasan Anak, Kemen PPPA Dorong Peran Guru PAUD

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi industri furnitur padat karya sekaligus menyampaikan peluncuran resmi program KIPK kepada para pelaku usaha. 

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa dukungan kebijakan pembiayaan pemerintah terhadap sektor industri padat karya dapat diimplementasikan secara efektif. 

Selain itu, kunjungan ini menjadi respons terhadap tantangan riil yang dihadapi pelaku usaha, khususnya di sentra produksi furnitur nasional seperti Jepara.

Lebih lanjut, KIPK merupakan skema pembiayaan produktif berbunga rendah yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha padat karya untuk mendukung revitalisasi alat dan mesin produksi. 

Skema ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Skema Pembiayaan Produktif bagi Industri Padat Karya, sebagai bagian dari kebijakan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Melalui KIPK, pelaku industri diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas produksi. Skema ini juga diharapkan mendorong modernisasi industri, menjaga keberlangsungan operasional usaha, menciptakan iklim kerja yang lebih produktif, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di pasar global.

Kunjungan kerja dilaksanakan pada dua pelaku utama industri furnitur lokal, yakni PT Talenta Java Design dan CV Garden Nia Jaya, yang dikenal sebagai perusahaan padat karya dengan orientasi pasar ekspor dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. 

Deputi Ferry meninjau langsung lini produksi dan fasilitas kerja, serta berdialog dengan pelaku usaha terkait tantangan pembiayaan, kebutuhan teknologi produksi, dan strategi adaptasi pasar.

Deputi Ferry juga menyampaikan bahwa industri furnitur nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan global, termasuk dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang kembali diberlakukan terhadap sejumlah komoditas impor asal Asia, termasuk produk furnitur.