Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Distribusi Logistik PSU Papua Dikawal Ketat, ASN Diminta Tetap Netral

Distribusi Logistik PSU Papua Dikawal Ketat, ASN Diminta Tetap Netral Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pj. Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ke seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Pelepasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, Papua, pada Senin (4/8/2025).

“Kami hadir dalam kegiatan pelepasan logistik PSU Kota Jayapura sebagai bagian dari PSU Provinsi Papua pascaputusan Mahkamah Konstitusi, agar kita dapat melanjutkan karya dan pengabdian bagi bangsa yang kita cintai bersama,” ujar Wamendagri.

Ribka Haluk menegaskan pentingnya peran Kota Jayapura sebagai wajah dan cerminan kedewasaan demokrasi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebaik mungkin agar berlangsung lancar, aman, dan damai.

“Saya percaya, dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, PSU ini bukan sekadar pengulangan. Ini adalah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjunjung martabat demokrasi,” ujar Ribka.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menyampaikan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan PSU—mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga masyarakat luas.

“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Bukan hanya memastikan logistik tiba di tujuan dengan aman, tetapi juga mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis,” tambahnya.

Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Pj. Gubernur Papua dan jajaran Forkopimda, agar menjalankan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan penuh tanggung jawab.

“Tujuan kita adalah menjamin kualitas penyelenggaraan PSU. Kita harus kawal bersama agar berjalan tepat waktu dan sesuai aturan,” tegas Ribka.

Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, dalam laporannya menyampaikan bahwa logistik PSU merupakan kendaraan demokrasi yang akan mengantar suara rakyat ke tempat di mana ia seharusnya dihitung secara adil, dijaga secara aman, dan dihormati secara utuh.

Hingga 4 Agustus 2025 pukul 09.30 WIT, tercatat sebanyak 473 kotak suara telah keluar dari gudang logistik. Sebanyak 312 kotak diperkirakan sudah tiba di Panitia Pemilihan Distrik (PPD), 6 kotak di Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 5 kotak telah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses distribusi masih terus berlangsung dan dipantau melalui sistem monitoring logistik 24 jam.

“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh logistik tiba paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara, sesuai amanat perundang-undangan,” ungkap Diana.

Sementara itu, Agus Fatoni mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan bertanggung jawab.

“Gunakan hak pilih sesuai hati nurani. ASN harus tetap profesional dan netral, namun bukan berarti menutup diri dari informasi terkait PSU,” ujar Fatoni saat memimpin Apel Gabungan di Lapangan Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (4/8/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota KPU RI selaku Koordinator Wilayah Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kajati Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Wali Kota Jayapura, serta tamu undangan lainnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Sufri Yuliardi
Editor: Sufri Yuliardi

Advertisement

Bagikan Artikel: