Masuk Kejahatan Luar Biasa, Modus Perdagangan Orang Semakin Berkembang

“Jujur saya katakan penegakan hukum terkait TPPO masih belum maksimal mengingat berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada. Kita fokus masih pada orang saja, pada penindakan pelaku saja, dan menempatkan korban sebagai alat bukti saja begitu selesai, kemudian ditinggalkan. padahal penanganan pasca kejahatan itu juga penting untuk memulihkan (korban), tapi memang bukan pekerjaan mudah. Maka saya bilang konsep victim impact sector (pendekatan kebijakan dan program yang berfokus pada dampak yang dialami korban serta kehadiran negara dan lembaga dalam menangani hal tersebut) perlu dikembangkan bersama lembaga pemerintah, Negara, dan filantropi,” jelas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana.

Ketua Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan bahwa Peringatan Hari TPPO ini merupakan bagian dari upaya terus menerus untuk menyuarakan suara dari mereka-mereka yang tidak terdengar suaranya. Menurut Saras, realitanya banyak yang tidak tahu bahwa kasus-kasus TPPO ini ada dan terus berjalan. Pihaknya juga saat ini tengah mempersiapkan pengajuan revisi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya mau mengingatkan karena ini TPPO sudah darurat, permasalahan perdagangan orang sangat banyak di Indonesia. Di dalam tanah air kita itu ada banyak, tidak hanya di lingkup lintas negara. Saat ini kami tengah menggodok revisi Undang-Undang TPPO, ini penting karena UU yang ada saat ini dan berlaku itu sejak tahun 2007, sudah lama sekali. Harus kita sesuaikan dengan realita yang kita hadapi selama beberapa tahun belakang ini,” ujar Ketua Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo.

Dalam kegiatan Talkshow Nasional ‘Darurat Perdagangan Orang, Bersama Perangi Kejahatan Kemanusiaan’ di DPR RI, turut dihadiri dan memberikan statemen Marince Kabu penyintas TPPO dan kekerasan di luar negeri, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Hariyanto Suwarno, dan Jurnalis Senior Kompas Sonya Hellen selaku moderator.