Diplomasi Garuda Berbuah Manis, Ekspor Indonesia Melesat dan Investasi Mengalir

Pemerintah terus menggelontorkan berbagai kebijakan strategis demi memperkuat pondasi ekonomi nasional, dari sisi konsumsi hingga investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upaya ini mencakup penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan 450.000 unit rumah, hingga kebijakan ekspor 0% ke Eropa melalui perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Tarif ekspor kita ke Eropa yang semula 32% kini turun menjadi 19%. Kalau tetap 32%, bisa ada 5 juta pekerja yang terancam PHK. Tapi dengan 19%, kita kembali kompetitif, sejajar dengan Malaysia dan Thailand," ujar Airlangga dalam pembukaan APINDO Expo & UMKM Fair 2025 di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga: Jelang COP30, Indonesia Siap Luncurkan NDC 3.0 sebagai Senjata Diplomasi Iklim

Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah juga akan meluncurkan program "Diskon Kemerdekaan", potongan harga hingga 80% untuk mendorong daya beli masyarakat. Program ini akan dilanjutkan dengan stimulus konsumsi akhir tahun menyambut Natal dan Tahun Baru 2026.

Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat dibanding negara lain patut disyukuri. Keberhasilan ini tidak lepas dari diplomasi Garuda yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, yang membuka harapan baru bagi dunia usaha dan investasi.

APINDO juga mencermati lonjakan pencari kerja di berbagai daerah. Solusinya, menurut Ning, terletak pada diversifikasi pasar, masuknya investasi baru, perbaikan birokrasi, dan penyelesaian hambatan klasik di lapangan.

"Kami sudah mendengar langsung aspirasi pelaku usaha. Harapannya, diplomasi di luar negeri harus ditindaklanjuti dengan kemudahan nyata di dalam negeri: mulai dari penyederhanaan izin hingga kepastian hukum," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa forum seperti APINDO Expo bukan sekadar ajang pameran bisnis, melainkan ruang strategis menyatukan sinergi antarsektor.

"Tugas saya adalah mengorkestrasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Hasilnya? Jawa Barat kini mencatatkan nilai investasi tertinggi secara nasional: Rp72,5 triliun," jelas Dedi.

Keberhasilan ini, katanya, merupakan buah dari berbagai terobosan kebijakan. Mulai dari penertiban premanisme di kawasan industri, hingga penyederhanaan izin lokasi dan lingkungan hidup lewat koordinasi lintas instansi.

Dedi bahkan mengungkap bahwa penyelesaian masalah lahan 5 hektare yang menghambat pengembangan kawasan industri 400 hektare dilakukan tanpa konflik, hanya lewat pendekatan komunikasi kepada warga.

Menurut Dedi, lanskap industri di Jawa Barat tengah bertransformasi. Industri padat karya bergeser ke timur yakni Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Sementara industri padat modal tumbuh pesat di Subang dan Karawang.

Namun, tantangan tak lantas hilang. Salah satu yang disorot adalah kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Diplomasi Ekonomi Pemerintah Dinilai 'Cespleng' Tunda Tarif Resiprokal AS 32 Persen

"Masih ada warga Karawang yang ditolak kerja karena lemah di matematika dasar. Ini bukan salah mereka. Makanya, kami siapkan kursus kilat belajar tambah, kali, bagi supaya siap kerja," ujarnya.

Sinergi antara kebijakan pusat, respons cepat pemerintah daerah, dan semangat pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di sisa tahun 2025.

"Jika semua pihak berjalan beriringan, maka target Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi," pungkasnya.