Pajak Kekayaan hingga Karbon Diusulkan Guna Perkuat Penerimaan Negara

Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan pengurangan anggaran tanpa strategi peningkatan penerimaan pajak yang progresif berisiko menekan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Media menyoroti tren pemotongan anggaran yang sering menjadi opsi utama pemerintah saat menghadapi tekanan ekonomi global dan perlambatan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah peningkatan penerimaan pajak yang adil dan berkelanjutan.

“Pengurangan anggaran sering kali diserahkan kembali ke kementerian dan lembaga tanpa evaluasi yang tepat terhadap dampaknya. Jika pengurangan ini menyasar pos-pos yang berpengaruh pada pelayanan publik, perlindungan sosial, atau infrastruktur, maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Media, dalam diskusi publik bertajuk “Dengan Hormat, Pejabat Negara; Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang” pada Selasa (12/8/2025). 

Baca Juga: Si Kaya Raya Bayar Pajak Lebih Rendah, CELIOS Ungkap Celah Sistem Pajak yang Miskinkan Rakyat

Baca Juga: Bakal Jadi Instrumen Keuangan, Skema Pajak Baru Membayangi Ekosistem Bitcoin Cs di Indonesia

Ia menambahkan, penerimaan pajak Indonesia selama ini belum menunjukkan peningkatan signifikan, padahal kebutuhan pendanaan untuk program sosial dan infrastruktur terus naik. Untuk itu, CELIOS mendorong reformasi fiskal melalui penerapan pajak progresif, seperti pajak kekayaan, pajak karbon, dan pajak alternatif lain yang tengah dikaji.

Media juga menekankan pentingnya menutup kebocoran penerimaan negara akibat praktik penghindaran pajak serta mengoptimalkan integrasi data dan penegakan hukum. “Hanya dengan sistem perpajakan yang adil dan efektif, pemerintah dapat menyediakan anggaran yang cukup untuk program perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan pajak harus menjadi prioritas kebijakan fiskal agar ekonomi tetap tumbuh tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal yang terus berlanjut.