Kredit Foto: Kementerian Pariwisata
"Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta yang akan dibacakan oleh Presiden pada 15 Agustus 2025. Dan target kami sampai akhir tahun adalah 82,9 juta (penerima manfaat) yang bisa melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA," ujar Dadan Hindayana.
Hal senada disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan sektor pariwisata harus menjadi salah satu pendekatan awal dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM.
"Kalau kita ingin mendorong proses pertumbuhan ekonomi dalam hal ini UMKM melalui sektor pariwisata, banyak sekali potensi dan peluangnya," ujar Maman.
Saat ini terdapat lebih dari 6.000 desa wisata yang terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata. Jika kemudian pertumbuhan perkembangan UMKM difokuskan di daerah pariwisata, tentu akan memberikan efek ekonomi yang besar. Selain terhadap UMKM dan penyerapan tenaga kerja, efek ekonomi terhadap daerah pariwisata juga memiliki implikasi yang besar.
"Saya ingin sampaikan bahwa menjadi penting dan sangat strategis MoU antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung upaya ataupun tugas dari Presiden kepada kita untuk menumbuhkan perekonomian sampai di angka 8 persen. Mudah-mudahan MoU ini betul-betul bisa memberikan optimalisasi kinerja bagi Kementerian Pariwisata dan juga bagi Kementerian UMKM," ujar Menteri Maman.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii berharap melalui MoU ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Kemenpar dan Basarnas yang sudah terjalin erat.
Kemenpar bersama Basarnas dapat memperkuat bekerja sama dalam menyampaikan informasi tentang penanganan bencana hingga ke tingkat penyelenggara wisata. Bertukar informasi untuk bisa melakukan penanganan awal minimal dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
"Kami berharap bahwa dengan adanya MoU yang sudah ditandatangani ini, ke depan harapan kami tidak ada lagi korban. Karena bagi Basarnas, menyelamatkan satu nyawa merupakan investasi negara untuk menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mendukung kebijakan-kebijakan nasional khususnya di tempat-tempat wisata prioritas di mana kegiatan itu melibatkan banyak personel yang juga memberikan atau memungkinkan terjadi risiko-risiko yang membahayakan dari manusia," ujar Mohammad Syafii.
Sementara itu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono meyakini sektor pariwisata bisa menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Permasalahan sampah menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
"Kami menyambut baik MoU ini agar ada koordinasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program, lebih banyak lagi pertukaran informasi. Saya rasa dengan ini kita harus saling mendukung memberikan atensi satu sama lain," ujar Diaz.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement