Pemerintah Bayar Utang Rp1.433 Triliun di RAPBN 2026, Dompet Negara Makin ‘Ketat’

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencatat beban pembayaran utang, termasuk bunga, mencapai Rp1.433,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan outlook 2025, sementara tren penerimaan perpajakan menunjukkan pelemahan.

Riza Annisa Pujarama, Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan risiko bagi keberlanjutan fiskal. Ia menyoroti penarikan utang yang masih menjadi andalan pembiayaan negara, khususnya dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dinilai memiliki biaya mahal.

"Penarikan utang perlu berhati-hati karena biaya berutang dari SBN mahal, yang terlihat dari Beban Bunga Utang yang mencapai 599,44 triliun rupiah di RAPBN 2026," jelas Riza dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Ia menjelaskan, peningkatan beban utang tidak sebanding dengan tren penerimaan perpajakan yang cenderung melemah. Padahal, utang jatuh tempo ditambah bunga yang harus dibayarkan pada 2026 menembus lebih dari Rp1.400 triliun. “Penerimaan perpajakan yang melemah

trennya, padahal beban pembayaran utang jatuh tempo ditambah bunga utang di 2026 berdasarkandokumen RAPBN 2026 mencapai 1.433, 4 triliun rupiah, lebih tinggi dari 2025," jelas Riza.

Lebih lanjut, Riza menekankan pentingnya strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat basis penerimaan. Menurutnya, dua langkah mendesak perlu dilakukan agar target pembangunan 2026 dapat tercapai.

“Pertama, penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merealisasikan program prioritas. Kedua, pemerintah perlu segera mendorong produktivitas di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda luas, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Riza.