Bahlil: Urusan Listrik Rakyat Kecil Tak Bisa Hanya Dihitung Ekonomi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan seluruh masyarakat Indonesia akan dapat menikmati listrik dalam kurun waktu 4-5 tahun kedepan atau selesar pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, sampai dengan saat ini setidaknya terdapat lebih dari 10 ribu titik desa dan dusun di Indonesia belum teraliri listrik.

"Kita akan coba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai 2029-2030, itu harus selesai," ujar Bahlil kepada wartawan di Istana, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: PLN dan Kementerian ESDM Percepat Listrik Desa di Papua

Bahlil mengatakan, untuk dapat memenuhi target tersebut pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Meski begitu, ia belum dapat memastikan secara langsung mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk melistriki beberapa titik desa dan dusun di Indonesia.

"Anggarannya lagi dihitung. Tapi di 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan APBN dalam penyambungan listrik diperlukan untuk membuktikan bahwa negara hadir kepada masyarakat.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Puluhan Ribu Desa Belum Nikmati Listrik

Lanjutnya, penggunaan APBN untuk mendorong penyambungan listrik untuk masyarakat sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami lapor presiden, pak presiden ini urusan rakyat kecil tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan," ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan menjadi solusi utama untuk menjangkau wilayah pedesaan, pegunungan, dan pulau-pulau terpencil, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 4-5 tahun, Insyaallah desa-desa yang tidak ada listrik akan kita pasang listriknya lewat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kerja sama nanti swasta, PLN, sama negara (pemerintah)," ujar Bahlil dalam acara Peresmian Pengoperasian dan Pembangunan Proyek Energi Terbarukan di 15 Provinsi serta Peningkatan Produksi Minyak 30 Ribu Barel Blok Cepu, Kamis (26/6) di Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Juga: Program Lisdes ESDM-PLN Percepat Keadilan Energi di Papua, 10.068 Titik Ditargetkan

Bahlil mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 5.600 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk hak atas energi. Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dari Aceh hingga Papua.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menghadirkan listrik di 47.383 rumah tangga yang tersebar di 47 desa dari 11 provinsi melalui PLTS. Proyek ini diresmikan secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 5.600 desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Ia menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk hak atas energi. Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dari Aceh hingga Papua.