INDEF: MBG Dapat Dorong Industri Halal bagi 82,9 Juta Penerima

Peneliti Associate CSED INDEF Azizon menegaskan narasi ekonomi syariah dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang MPR beberapa waktu lalu.

Nampaknya pemerintah masih terbatas pada pendekatan "instrumen-sentris" dan Fungsi Agama, tanpa integrasi lintas sektoral yang jelas.

"Ekonomi syariah belum diadopsi sebagai tema ekonomi makro dengan indikator seperti kontribusi PDB halal, ekspor halal, atau porsi pembiayaan syariah UMKM.

Terdapat "supply- demand disconnect", dimana sertifikasi halal kuat, tetapi akses pasar dan preferensi konsumen belum terhubung.

Surat Berharga Syariah Nasional untuk proyek K/L belum diklasifikasi sebagai "cluster ekosistem halal", dan dashboard lintas K/L untuk melacak sertifikasi, pembiayaan, hingga ekspor belum terwujud.

"Tantangan utama adalah menggeser pendekatan dari pragmatisme instrumen menuju strategi holistik yang selaras dengan maqasid syariah (hifz al-nafs, mal, aql, din), yang sejalan dengan 8 program prioritas RAPBN 2026 seperti ketahanan pangan, MBG, dan pembangunan desa”

Sementara itu, peneliti CSED INDEF Handi Risza Idris menyebutkan ekonomi syariah telah terintegrasi dalam perencanaan nasional, namun implementasinya masih terbatas.

Ia menyebut Presiden Prabowo mengakui dalam pidato HUT RI dan pengantar Nota Keuangan bahwa ekonomi Indonesia masih jauh dari ekonomi konstitusi yang berbasis asas kekeluargaan, melainkan cenderung mengarah pada "ekonomi serakah."

RAPBN 2026 dengan anggaran belanja pusat Rp3.136,5 triliun menekankan 8 agenda prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG, Rp335 triliun).

"MBG dapat mendorong industri halal dengan memastikan sertifikasi halal pada makanan untuk 82,9 juta penerima, menjamin kehalalan, gizi, dan keamanan pangan," jelasnya.

Koperasi Merah Putih berbasis syariah juga berpotensi melalui pembiayaan syariah untuk sembako, obat- obatan, klinik, dan logistik yang selaras dengan nilai tolong-menolong dan persaudaraan Islam.