Tani Merdeka Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo, Desak Penyelesaian Mafia Tanah

Sekitar 3.000 petani yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka Indonesia menggelar unjuk rasa damai di Jakarta, Rabu (28/8/2025). Aksi yang bertajuk "Unjuk Rasa Damai Tani Merdeka Indonesia" ini diikuti oleh anggota dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan dewan pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia.

Para peserta aksi berkumpul di Kawasan Parkir IRTI Monas/Balai Kota DKI Jakarta sebelum melakukan long march menuju Istana Presiden. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tani Merdeka Indonesia yang digelar pada 27–28 Agustus 2025.

Dengan membawa poster dan spanduk, para petani menyuarakan pentingnya menempatkan tanah, air, dan pangan sebagai pusat pembangunan nasional. Mereka menegaskan bahwa petani merupakan aktor kunci dalam pembangunan dan ketahanan pangan negara.

Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Ia menyebut agenda swasembada pangan, penyaluran pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, dan program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah yang dianggap berpihak pada petani.

“Dari tangan kami tumbuh benih yang menghidupi lebih dari 280 juta rakyat. Tidak ada pembangunan desa tanpa petani yang sejahtera,” ujar Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Organisasi ini juga menyatakan diri sebagai pengamal ajaran “Prabowoisme”, yakni kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan; penolakan dominasi oligarki; pembangunan Indonesia dari desa; serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945.

Namun, dukungan tersebut disertai dengan seruan untuk menuntaskan persoalan agraria yang masih dialami petani. Organisasi ini mendesak pemerintah agar menyelesaikan konflik agraria secara transparan dan menghentikan praktik alih fungsi lahan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil investigasi mereka pada periode 2024-2025, tercatat 20 kasus besar yang diduga melibatkan praktik mafia tanah, seperti pemalsuan sertifikat, tumpang tindih izin, dan kriminalisasi petani di berbagai provinsi.

"Keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali ke tangan kami secara sah dan terlindungi," tegas Don.

Mengapresiasi Capaian dan Menyampaikan Harapan

Secara terpisah, pernyataan sikap organisasi tersebut juga mengapresiasi sejumlah indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025, inflasi yang terkendali, serta stok beras Bulog yang mencapai 4,2 juta ton. Mereka menilai capaian ini dapat menjadi fondasi untuk melanjutkan agenda pembangunan di sektor pangan dan perdesaan.

Bagi Tani Merdeka Indonesia, capaian ini memberi fondasi kuat dan harapan untuk melanjutkan agenda revolusi pangan, membangun desa, menguatkan koperasi rakyat di desa, dan memastikan hasil panen dihargai adil.

Tuntutan dan Sumpah Petani

Dalam aksi damai ini, Tani Merdeka Indonesia menyuarakan tuntutan:

1) Hentikan alih fungsi lahan sewenang-wenang,

2) Tuntaskan konflik agraria secara transparan,

3) Tangkap mafia tanah, pangan, dan tambang, 

4) Redistribusi lahan hasil sitaan mafia kepada petani.

Aksi damai ini ditutup dengan pembacaan "Sumpah Tani Merdeka" sebagai bentuk komitmen para petani untuk menjaga kedaulatan tanah, air, dan pangan.

Melalui aksi ini, Tani Merdeka Indonesia menyatakan posisinya untuk terus aktif mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memastikan aspirasi dan kepentingan petani tetap didengar dalam proses pembangunan nasional.