Amnesty International Kecam Surat Edaran KPID Jakarta

Amnesty International mengecam dugaan intervensi dari pemerintah yang melarang media khususnya TV untuk menyiarkan secara langsung aksi demonstrasi.

"Ini jelas merupakan pembungkaman terhadap pers. Hentikan pembungkaman kemerdekaan pers. Pemerintah dan Polri wajib menghormati dan melindungi kerja-kerja jurnalistik dan juga melindungi setiap orang yang ingin menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi damai di publik," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid.

Ia merespons surat edaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta kepada lembaga-lembaga penyiaran di Jakarta meminta mereka untuk “tidak menayangkan liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan.”

Selain itu, lembaga penyiaran diminta “tidak menayangkan siaran atau liputan yang bernuansa provokatif, eksploitatif, dan eskalatif kemarahan masyarakat.”

Insiden di Pejompongan kemarin terjadi di mana kendaraan taktis (Rantis) dari Brimob melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dilindas hingga tewas dan akhirnya memicu kemarahan publik.

Tak lama kemudian, ratusan pengemudi ojek online mendatangi Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, untuk memprotes. Aparat TNI diterjunkan guna meredakan situasi.

Sementara itu Kapolri telah bertemu dengan keluarga korban, sambil menyampaikan permintaan maaf. Lalu Polri mengumumkan telah menahan tujuh awak rantis Brimob itu untuk diperiksa.

Namun, kematian ini justru memperbesar gelombang kemarahan publik di tengah rangkaian aksi yang meluas ke sejumlah kota, termasuk Pontianak, Medan, dan Makassar.

Mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil mengecam kenaikan tajam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya tunjangan parlemen, serta kebijakan penghematan Presiden Prabowo yang memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Hari ini (29/8), para mitra pengemudi ojol dan kelompok mahasiswa berunjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya untuk mengecam sikap represif aparat kepolisian yang menyebabkan kematian warga sipil.