Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rawan Disusupi, Pemerintah Dinilai Harus Sikapi Demonstran Menjadi Ruang Dialog

Rawan Disusupi, Pemerintah Dinilai Harus Sikapi Demonstran Menjadi Ruang Dialog Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik, Muhammad Gumarang, menilai demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR berpotensi kehilangan kemurniannya jika tidak segera ditangani dengan komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya mengubah aksi massa menjadi ruang dialog yang konstruktif.

“Masalahnya, demo sudah sulit dikenali karena rawan disusupi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik, penjarahan, atau bahkan infiltrasi tertentu. Jika itu terjadi, kemurnian demo akan tercemar dan tuntutan bisa gagal,” ujar Gumarang.

Menurutnya, kerentanan itu terjadi karena aksi digelar di ruang terbuka dengan jumlah massa yang besar. Kondisi demikian kerap sulit dikendalikan, baik oleh pihak pendemo maupun aparat keamanan. Situasi ini membuka peluang demonstrasi ditunggangi pihak lain yang berkepentingan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian dalam menghadapi massa. Pemerintah dinilai perlu mengambil peran utama dengan membuka jalur komunikasi langsung kepada pendemo.

Baca Juga: Presiden Prabowo Jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Aksi Demonstrasi

“Pemerintah harus mampu mengubah demonstrasi menjadi ruang dialog. Dengan dialektika dan penyampaian tuntutan secara formal, langkah ini akan lebih elegan dan meminimalisir potensi penyusupan maupun bentrokan,” kata Gumarang.

Ia menilai, demonstrasi pada hakikatnya muncul akibat kebuntuan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Aspirasi masyarakat kerap tidak tersalurkan melalui jalur prosedural, sehingga demonstrasi menjadi alternatif terakhir untuk menyampaikan ketidakadilan atau kebijakan yang merugikan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah tidak boleh bersikap menghindar. Sebaliknya, keterbukaan terhadap dialog justru bisa mengurangi risiko korban dan kerugian di kedua belah pihak.

“Jangan sampai pemerintah terkesan kucing-kucingan dengan pendemo atau menyerahkan sepenuhnya kepada polisi yang tidak memahami substansi persoalan. Itu hanya akan menambah rentan bentrokan, apalagi jika ditambah adanya penyusupan,” tegas Gumarang.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: