DPR Ingatkan Pemerintah Soal Beban Rakyat Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya alokasi anggaran untuk sejumlah layanan kesehatan mendasar dalam rencana anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

“Jujur saya juga terkejut dan prihatin. Beberapa layanan yang sangat mendasar ternyata belum dianggarkan. Padahal seharusnya sudah masuk dan diprioritaskan dalam anggaran tambahan,” ujar Charles dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Senayan, Kamis (4/9/2025).

Charles menyoroti penambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mencapai Rp10 triliun. Menurutnya, hal ini memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Buka Suara Soal Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

“Di luar sana sudah mulai ramai, Pak, terkait dengan informasi kenaikan iuran BPJS. Dari Kementerian Keuangan sendiri masih simpang siur, ada yang bilang naik, ada yang bilang belum. Kalau melihat penambahan anggaran ini, bisa saja memang ada kenaikan iuran,” jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia mengingatkan bahwa vaksin HPV sebelumnya menjadi salah satu fokus Kemenkes, namun kini tidak terlihat dalam rencana anggaran. “Saya kok jadi agak heran dan bingung. Prioritasnya Pak Menteri kok sepertinya berubah? Apakah ada perbedaan prioritas sekarang?” tanyanya.

Baca Juga: PKS soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Naik, 'Hati-Hati, Jangan Sampai...'

Charles menekankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat saat ini masih berat sehingga wacana kenaikan iuran berpotensi menimbulkan keresahan.

“Frustrasi publik sudah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dengan serius. Kalau memang iuran naik, maka jumlah penerima bantuan harus ditambah agar rakyat kecil tidak makin terbebani,” tegasnya.