Soal Pagar Beton Laut di Cilincing, Sekjen PB SEMMI Desak Evaluasi Menyeluruh

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyampaikan pernyataan sikap mengenai pemberian izin konstruksi pagar beton laut kepada PT Karyacipta Nusantara di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Organisasi ini mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang berkembang, izin untuk proyek ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui pernyataan Gubernur DKI Jakarta, menyatakan tidak pernah memberikan izin serupa.

Sekretaris Jenderal PB SEMMI, Ahmad Marzuki Toekan, menyatakan keprihatinan bahwa proyek ini berpotensi mengganggu aktivitas ribuan nelayan setempat. "Pagar beton ini dikhawatirkan dapat menghalangi jalur penangkapan ikan tradisional dan mempersulit akses nelayan ke area penangkapan utama mereka," ujar Ahmad Marzuki.

Selain dampak sosio-ekonomi, Marzuki juga menyoroti potensi risiko terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur di pesisir dinilai dapat mengancam kelestarian terumbu karang dan biota laut yang menjadi habitat penting di perairan tersebut.

Baca Juga: Penumpang Kereta Api dan Kapal Laut Meningkat, Penumpang Pesawat Turun di Semester I 2025

PB SEMMI menilai kasus ini perlu menjadi perhatian serius bagi KKP dalam menjalankan fungsi utamanya untuk melindungi kedaulatan maritim, kesejahteraan nelayan, dan kelestarian ekosistem laut. "Kami mendorong agar prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan menjadi prioritas dalam setiap pemberian izin pemanfaatan wilayah pesisir," tegasnya.

Oleh karena itu, PB SEMMI mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan perizinan proyek-proyek yang berpotensi berdampak pada masyarakat pesisir dan lingkungan laut.

"Kami berharap Pemerintah dapat mengutamakan keadilan dan perlindungan bagi nelayan serta menjaga sumber daya kelautan Indonesia yang merupakan aset vital bangsa," pungkas Ahmad Marzuki.

PB SEMMI menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap menyampaikan masukan konstruktif untuk penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.