Cegah Bencana Terulang, Pengurus PB SEMMI Tekankan Pentingnya Transparansi

Tragedi bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi sorotan Bendahara Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Achmad Donny.

Ia menilai bahaya kerusakan alam deforestasi dan demokrasi semakin terlihat dengan berbagai kegiatan pertambangan. Hal ini kata dia juga menjadi pertanda kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Sektor pertambangan, energi, hingga kehutanan, ranah yang semestinya berbasis tata kelola dan regulasi sipil mulai disentuh dengan pendekatan keamanan. Figur-figur berlatar belakang militer ditempatkan di posisi strategis," ujar Donny, Sabtu (6/12/2025) dalam keterangannya kepada awak media.

Ia juga melihat ada oknum dikerahkan untuk menjaga tambang dan kilang minyak, padahal menurut dia area pertambangan dan sumber daya alam lainnya adalah sumber daya publik yang harus dikelola secara transparan.

Baca Juga: PLN Rekonstruksi Total Sistem Kelistrikan Sumatra Barat Pascabencana

Keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga membuat dirinya heran. Pasalnya seharusnya memperkuat kementerian teknis seperti KLHK atau membenahi tata kelola izin, namun negara membentuk satgas dengan karakter semi militeristik. 

"Pendekatan penertiban menggantikan upaya memperbaiki akar masalah mulai dari deforestasi yang sistemik, konflik agraria, dan kerentanan hutan yang diakibatkan regulasi longgar. Hutan perlahan diperlakukan bukan sebagai ekosistem, melainkan arena operasi," ungkapnya.

Ia mengaku khawatir apabila pendekatan keamanan menggantikan pendekatan tata kelola maka transparan dan akuntabilitas dipertanyakan.

"Demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil bersuara dalam transparansi pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada penambahan jumlah korban bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

BNPB mencatat data terbaru saat ini ada 914 orang meninggal akibat bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.

"Jumlah korban meninggal secara total 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa," kata Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga: Dukung Penanganan Bencana Aceh, Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Kemanusiaan dan Energi

Muhari merinci 914 korban tewas itu. Sebanyak 359 jiwa dari Aceh, Kemudian 329 orang dari Sumatera Utara dan 226 dari Sumatera Barat.

Abdul menyampaikan untuk korban hilang saat ini ada 389 orang. Jumlah tersebut berkurang dari data sebelumnya 521 orang. Meskipun demikian data tersebut disebut Muhari bersifat dinamis.

Perlu diketahui bencana ekologis melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi sejak 25 November lalu. Sejumlah kayu gelondongan muncul dari banjir viral dari berbagai video yang beredar di masyarakat.

Berbagai pihak menduga bencana terjadi akibat pembalakan liar hutan yang kemudian beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit hingga dampak ekologis dari pertambangan lainnya.