KPK Diminta Usut Tuntas Mafia di Kasus PT PML dan SB Group

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeret nama besar di dunia usaha nasional.

Dalam kasus ini, Direktur PT PML dan Staf Sungai Budi Group terjaring OTT setelah diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengelolaan izin usaha dan proyek perkebunan.

Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, meminta kasus tersebut diusur tuntas. Ia khawatir karena ada informasi kongkalikong untuk mengaburkan kasus hingga ada beking oknum KPK.

“Ini menjadi ujian serius bagi independensi KPK. Jika benar ada oknum yang bermain, maka integritas lembaga antirasuah bisa dipertaruhkan,” ujar Dendi dalam keterangan persnya, Kamis (11/9/2025).

Kasus tersebut menimbulkan perhatian luas, mengingat Sungai Budi Group dikenal sebagai salah satu konglomerasi besar di sektor pangan dan agribisnis. Dugaan intervensi internal KPK sendiri menambah kompleksitas kasus, sekaligus memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana mafia korporasi mampu menembus benteng pemberantasan korupsi di Indonesia?

Dendi menegaskan, apabila benar terjadi beking dari oknum penegak hukum, maka diperlukan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat.

"KPK tidak boleh hanya diawasi dari dalam. DPR, BPK, maupun lembaga independen masyarakat sipil harus dilibatkan agar kepercayaan publik tidak runtuh,” katanya.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait simulasi dugaan ini. Publik pun berharap agar setiap OTT benar-benar diproses secara transparan tanpa ada ruang untuk intervensi.