INDEF soal Guyuran Rp200 Triliun ke Perbankan: Masalahnya Likuiditas Tidak Kering, Memang Sektor Riilnya Tidak Bergerak

Peneliti dari INDEF Eko Listiyanto menilai target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo yang menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi bisa diraih di atas 6% dalam waktu dekat.

Eko menilai target itu hanya bisa dicapai apabila kebijakan fiskal dan moneter berjalan seimbang dan dapat mendorong kegiatan ekspor

"Pemindahan rekening pemerintah dari BI ke bank umum bukan solusi utama. Itu harus disertai kebijakan yang dapat menggerakkan dunia usaha," kata Eko.

Eko menambahkan kebijakan yang pro dunia usaha justru akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestik.

"Bank Indonesia selama ini diketahui telah menurunkan suku bunga acuan sebagai kebijakan pro growth. Namun masalahnya justru terletak pada minimnya penyerapan kredit oleh sektor rill," tambahnya.

Ia menilai saat ini persoalan utamanya bukan masalah kredit, untuk itu, Eko mengkritik langkah guyuran dana Rp200 triliun dari pemerintah ke perbankan.

"Masalah bukan hanya pada likuiditas. Likuiditas kita tidak kering, tapi kenyatannya sektor riil yang memang tidak bergerak," paparnya.

"Sementara itu, bank umum masih gamang dalam menyalurkan kredit produktif. Di sisi lain, dia harus tetap menanggung biaya dan dari para nasabah. Akibatnya, dana besar yang ditempatkan di bank umum berpotensi mengendap," tambahnya.

Eko menambahkan APBN berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan digunakan untuk hal tidak esensial.

"Efisiensi harus dilakukan, dan anggaran harus mendorong produktivitas," tegasnya.

Ia pun meyakinkan pemerintah diharapkan tidak memangkas dana transfer ke daerah lagi. Karena kontribusi pemerintah daerah terhadap perekonomian nasional juga tidak bisa diabaikan.

Dana transfer yang memadai akan jadi motor penggerak investasi dan membuka lapangan kerja, serta meningkatkan konsumsi masyarakat di wilayahnya.

"Kebijakan mendorong likuiditas perbankan hanya akan efektif jika diiringi langkah nyata untuk menggerakkan sektor riil. Diperlukan juga deregulasi kebijakan yang menghamba usaha, penurunan biaya kredit, hingga pemberantasan praktik premanisme yang membebani pelaku usaha," tutupnya.