Menteri PKP Beberkan Skema KUR Perumahan, Bunga Mulai 5 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan senilai Rp130 triliun yang akan mulai dijalankan pada awal Oktober 2025. 

Program ini akan dibagi Rp117 triliun untuk sisi pasokan (supply) dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan (demand).

“Kami akan merencanakan untuk KUR perumahan, itu pertama kali sepanjang sejarah ada KUR perumahan, dan itu akan dijalankan di awal bulan Oktober,” kata Maruarar saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia menjelaskan, KUR perumahan untuk pasokan akan menyasar kontraktor, developer, dan toko bangunan yang tergolong UMKM dengan bunga disubsidi 5%. 

Baca Juga: Gugatan Dicabut! Waskita Karya (WSKT) Bebas dari Jerat PKPU

Sementara untuk sisi permintaan, fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil, termasuk homestay, kuliner, maupun fesyen, dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga 6%.

“Itu bagaimana KUR perumahan itu buat kontraktor, developer, dan toko bangunan dari segi supply, itu bunganya disubsidi 5%. Kemudian dari segi demand, itu bisa buat homestay, buat UMKM yang bekerja di sektor kuliner, di bidang fashion, itu bisa sampai nilainya 500 juta, dan bunganya 6%,” ujarnya.

Selain KUR perumahan, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi 400 ribu rumah pada 2026, lebih tinggi dari tahun ini. 

Menurut Maruarar, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor perumahan menjadi motor penggerak ekonomi.

Ia menambahkan, tahun ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk 350 ribu rumah subsidi, meningkat signifikan dari rata-rata 230 ribu hingga 240 ribu unit per tahun sebelumnya. Program ini disosialisasikan secara luas melalui berbagai asosiasi dan pemerintah daerah.

Maruarar juga menekankan sinergi dengan lembaga keuangan dan perusahaan negara, seperti Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF), untuk memberdayakan masyarakat.

Menurutnya, program ini diharapkan membantu ibu rumah tangga memanfaatkan hunian sebagai pusat usaha, seperti yang telah dijalankan di Majalengka, Subang, dan Wajo, Sulawesi Selatan.