DPR Setujui Postur RAPBN 2026, Target Ekonomi 5,4% dan Belanja Negara Rp3.842 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 293 anggota DPR RI.

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Puan di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga: Purbaya: Defisit APBN Agustus 2025 Tembus Rp321,6 Triliun

Selanjutnya seluruh anggota yang hadir menjawab setuju untuk RAPBN 2026.

Berikut isi Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026:

Asumsi Makro 2026

- Pertumbuhan Ekonomi : 5,4 persen

- Inflasi : 2,5 persen

- Nilai tukar rupiah : Rp 16.500,0 per Dolar AS

- Suku bunga SBN 10 tahun : 6,9 persen

- Harga minyak mentah Indonesia : USD 70,0 per barel

- Lifting migas : 1,594 juta barel/hari

- Lifting minyak bumi : 610.000 barel/hari

- Lifting gas bumi : 984.000 barel setara minyak/hari

Indeks Kesejahteraan

- Pembangunan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,44 persen - 4,96 persen

- Angka Kemiskinan : 6,5 persen - 7,5 persen

- Angka Kemiskinan Ekstrem : 0 persen - 0,5 persen

- Indeks Rasio Gini : 0,377 - 0,380

- Indeks Modal Manusia : level 0,57

- Indeks Kesejahteraan Petani : level 0,7731

- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja : 37,95 persen

- Pendapatan Nasional per Kapita (GNI) : 5.520 per dolar AS

- Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca: 37,14%

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67%

Selanjutnya postur APBN 2026

A. Pendapatan Negara: Rp 3.153,6 triliun

- Penerimaan perpajakan: Rp 2.693,71 triliun

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 459,2 triliun

- Hibah: Rp 0,66 triliun

B. Belanja Negara: Rp 3.842,72 triliun

- Belanja pemerintah pusat: Rp 3.149,73 triliun

- Belanja K/L: Rp 1.510, 55 triliun

- Belanja non K/L: Rp 1.639,19 triliun

- Transfer ke Daerah (TKD): Rp 692,99 triliun

C. Keseimbangan primer: Rp 89,71 triliun

D. Defisit: Rp 698,15 triliun atau 2,68% terhadap PDB

E. Pembiayaan: Rp 689,15 triliun.