Jaga Kepercayaan Publik, Program Makan Bergizi Gratis Perlu Tata Kelola Lebih Solid!

Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengancam akan menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar gertakan politik. Ancaman tersebut muncul lantaran pelaksanaan program MBG dinilai belum optimal.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengingatkan, program MBG merupakan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto. Negara bahkan telah mengalokasikan Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk tahap awal pelaksanaan program tersebut.

"Itu bukan gertakan politik, melainkan alarm fiskal. Negara menargetkan 20 sampai 32 ribu dapur SPPG (Sentra Pangan Program Gizi) berdiri. Tapi, di mana posisi Badan Gizi Nasional (BGN)?" tegas Iskandar, Selasa (23/9/2025).

Iskandar mengkritik kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak menunjukkan pergerakan signifikan dalam menyukseskan program MBG. Ia menyebut BGN lebih sibuk mengurusi aplikasi digital daripada mendorong kerja nyata bersama mitra di lapangan.

"Mending jika tidak ada orang-orang jahat di BGN yang menyimpangkan sarana aplikasi itu. Namun, bau-baunya sudah tercium di berbagai daerah, itu sudah marak terdengar. Secara khusus, kajian atas penyimpangan tersebut akan disajikan IAW," ujarnya.

Menurutnya, banyak mitra dapur MBG yang sebenarnya sudah memiliki modal awal seperti lahan, bangunan, dan peralatan memasak. Namun, tanpa konsolidasi dari BGN, potensi tersebut menjadi sia-sia.

"Semuanya aset nyata. Sayangnya, aset itu dibiarkan tercerai-berai tanpa konsolidasi. Ini awal buruk yang disebut Menkeu menjadi penyebab serapan anggaran MBG jadi sangat kecil," tegas Iskandar.

Ia menilai BGN bersikap sewenang-wenang dan tidak memahami keberhasilan mitra sangat menentukan penyerapan anggaran. Menurutnya, BGN seharusnya menjadi penggerak utama dalam memanfaatkan momentum kebijakan fiskal yang tengah mendorong digitalisasi logistik dan pembiayaan UMKM.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Alihkan Dana MBG Jika Tidak Terserap

"Artinya, BGN punya alasan kuat untuk bergerak lebih agresif," ujarnya.

Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan, pelaksanaan program MBG telah menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Ia menyoroti maraknya insiden keracunan makanan yang masih terjadi hingga minggu lalu.

"Kok bisa? Mengapa senang menerima kejadian yang buruk tersebut? Pertanyaannya, apakah BGN membentuk crisis center? Apakah ada audit terbuka? Jawabannya nihil," kata Iskandar.

Ia menegaskan pentingnya manajemen krisis dan jaminan keamanan gizi demi menjaga kepercayaan publik. Di saat Menkeu Purbaya telah melakukan berbagai terobosan fiskal, BGN dinilainya justru stagnan.

"Tapi BGN? Masih merangkak. Tidak ada terobosan fiskal, tidak ada konsolidasi aset, dan tidak ada jaminan tata kelola di lapangan," tuturnya.

Iskandar menilai, solusi nyata sebenarnya sudah tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan melalui lembaga Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lembaga tersebut berlandaskan PP No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah serta PMK No. 52/2017 dan aturan turunannya.

Melalui tugas mengelola pembiayaan ultra mikro dan investasi strategis, Iskandar menilai PIP dapat langsung berperan dalam mendukung dapur MBG melalui tiga langkah utama. Pertama, menyediakan modal awal untuk mitra MBG melalui skema Penyertaan Modal Khusus dengan plafon hingga Rp800 juta.

Kedua, bertindak sebagai penjamin kredit usaha bagi mitra melalui bank-bank Himbara. Ketiga, menjadi penghubung lintas instansi dalam melakukan pemetaan serta konsolidasi aset dapur secara nasional.

"Dengan pola ini, Purbaya nyata mendorong BGN untuk tidak perlu lagi menunggu aplikasi. BGN tinggal riding the wave dari instrumen yang sudah tersedia. Ini lebih realistis, tidak perlu hiruk-pikuk," ungkapnya.

Iskandar mengingatkan, jika BGN terus pasif, risiko kerugian sosial-politik dan potensi kriminalisasi akibat insiden seperti keracunan bisa terus terjadi. Ia menegaskan, Presiden sudah memberi mandat, Menkeu telah menyiapkan instrumen fiskal, dan kini giliran BGN berperan aktif.

Baca Juga: Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM Lewat Revitalisasi Sekolah dan MBG

"Kini, tinggal satu pertanyaan besar, apakah BGN mau ikut berlari, atau sejarah akan mencatatnya sebagai lembaga yang gagal menjemput momentum emas MBG? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" pungkasnya.