Dedi Mulyadi Soroti Transportasi Publik Bandung, Jangan Rusak Tata Kota dan Heritage!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa identitas Kota Bandung sebagai kota pohon, kota taman, dan kota heritage harus tetap dijaga di tengah derasnya pembangunan. Ia menilai, transportasi publik di Bandung perlu dikelola dengan konsep yang adaptif agar tidak merusak tata kota.

“Bandung tidak bisa meniru pola transportasi kota besar lain. Jalan di Bandung sempit, banyak pohon, dan punya nilai heritage. Transportasi massal jangan sampai merusak tata kota. Bandung tetap harus jadi kota pohon, kota taman, dan kota heritage,” kata Dedi dalam rangkaiang HUT Kota Bandung ke 215, Kamis (25/9/2025).

Dedi juga menyinggung soal macet di Bandung yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, kemacetan hanya dominan saat akhir pekan. “Kalau Sabtu-Minggu tidak macet, justru kasihan Pak Wali Kota. Itu berarti tidak ada wisatawan yang datang dan tidak ada perputaran ekonomi. Macet saat weekend justru tanda ekonomi bergerak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya anggaran pembangunan Bandung yang hampir mencapai Rp7 triliun. Dedi meminta agar dana tersebut dikelola secara transparan dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. “Anggaran sebesar itu jangan sampai salah arah. Provinsi akan ikut mengawalnya agar tepat sasaran,” tegasnya.

Baca Juga: APBD Perubahan 2025: Dedi Mulyadi Gandakan Anggaran Infrastruktur Jadi Rp4,9 Triliun!

Selain transportasi publik dan infrastruktur, Dedi memberi perhatian khusus terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari standar dapur, kualitas bahan makanan, hingga waktu distribusi ke sekolah.

“Kalau makanan dimasak malam lalu baru dikirim siang, jelas tidak layak. Dapur harus dekat sekolah, jangan terlalu besar skalanya. Kalau teknisnya salah, anak-anak bisa trauma makan lagi. Padahal program ini bagus sekali untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia,” kata Dedi.

Ia memastikan, Senin depan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil Kepala Perwakilan MBG untuk evaluasi bersama. Hasilnya akan ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan (SK) provinsi.

“Anak-anak Jawa Barat harus kuat dan sehat. Gizi adalah kunci. Program ini tidak boleh gagal hanya karena salah urus teknis,” pungkasnya.